Johan Sopaheluwakan: “Urgensi Media Kerukunan Umat Beragama”

IMG-20160328-WA000

Pendiri  negeri ini menghadirkan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita melihat kebesaran jiwa tokoh-tokoh pendiri negeri ini memiliki  semangat visioner, pandangan jauh ke depan penuh dengan semangat kebersamaan. Mereka melepaskan egosentrisme pada diri masing-masing.

Kehidupan negeri ini  masih jauh dari kesenangan.  Karena, masih dalam titik awal perjuangan mengisi kemerdekaan yang diproklamirkan pada  17 Agustus 1945.

Keragaman suku, agama atau kepercayaan dan adat istiadat dimafhumi benar sebagai suatu realitas  yang harus  dikelola dengan bijak. Diperlukan otak jernih, ketulusan dan jiwa nasionalisme yang tak tertandingi bila hendak menata negeri sebesar Indonesia dengan pluralitasnya.

Sangat dipahami, bahwa bisa saja kelompok mayoritas Islam menguasai dan bersikukuh untuk menjadi negeri ini negara Islam di awal pendirian NKRI. Tetapi ternyata tidak. Bahkan ketika menggagas Pancasila, Bung Karno tidak menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai pijakan dasar pertama dan utama dalam tata urutannya tetapi justru Nasionalisme, yang sekarang kita terjemahkan dalam Pancasila menjadi Persatuan Indonesia.

Pada saat itu prasyarat menjadikan negara ini negara Islam saja sudah terpenuhi dengan besarnya atau mayoritas umat Islam Indonesia. Di sinilah justru nampak adanya semangat kebersamaan, tidak mengedepankan egosentris dan sentimentil keagamaan (Islam).

Tetapi justru pemahaman dan kesadaran itu hadir menyeruak dalam kancah sejarah negeri ini. Agama atau rumusan Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi gagasan yang perlu diletakkan di urutan teratas.

Dalam  konteks kebersamaan, dasar filosofis Ketuhanan Yang Maha Esa  memberikan rahmat kepada bangsa ini untuk eksis sebagai negara  merdeka. Pendiri bangsa ini menyadari ada saudara-saudara yang berbeda agama atau kepercayaan di Sulawesi Utara, di Maluku atau di Indonesia bagian Timur pada umumnya atau Hindu yang ada di Bali dan sebagainya.

Perdebatan dan perjalanan panjang dari pemikiran-pemikiran landasan untuk menempatkan agama (Islam) sebagai dasar bagi negeri ini pun terjadi. Tidak bisa terhindarkan tetapi pada akhirnya hasil yang dikeluarkan patut mendapat apresiasi kita sebagai anak negeri bahwa meskipun ada pemikiran keagamaan (Islam) yang sentris lebih besar pada saat itu ditolerir dengan pemahaman keragaman Indonesia merupakan hiasan yang patut dikemukakan sebagai negeri yang plural. Sehingga dengan lapang dada, 7 (tujuh) kata  dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya disepakati secara nasional  dihapuskan sehingga hanya kata Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kita akui bersama tidak mudah untuk mengelola negara seluas Indonesia dari Sabang hingga Merauke, dari Mianggas hingga Pulau Rote.Tidak gampang menata negeri semajemuk Indonesia, beragam suku bangsa, bahasa dan  budaya serta agama.

Secara konstitusi memang 6 agama yang diakui : Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu. Tetapi tahukah kita ternyata di bumi pertiwi ini masih ada  banyak saudara-saudara kita yang  bangsa Indonesia adalah seorang yang Baha’i, adalah seorang yang Sunda Wiwitan, adalah seorang yang Kaharingan, adalah seorang yang Sapto Dharmo dan lain-lain.

Ternyata karena belum terakomodir dalam legalitas de yure hanya saja ada secarade facto maka hak-hak sipil mereka terabaikan dan seakan-akan anak tiri yang bahkan tidak diakui sebagai “manusia Indonesia”.  Padahal mereka adalah sejati Indonesia, lahir di pertiwi, berkarya dan bahkan matipun di negeri ini.

Bahkan mereka turut juga dalam memperjuangkan kemerdekaan, akhirnya tersisihkan dan terabaikan dalam pergaulan nasionalisme Indonesia, sungguh ironi. Ironisnya kita merasa benar, merasa yang diakui,  memandang sebelah mata dan apriori tidak mau bergaul bersama mereka. Padahal mereka juga memiliki Hak Asasi Manusia yang sama dengan kita.

Itu adalah baru salah satu potret kenyataan bagaimana pluralisme di Indonesia masih ada ria-riak kecil yang suatu saat dapat melukai dan mengoyak bahkan mencabik-cabik NKRI. Bila kita menyadari bahwa NKRI adalah harga mati, bahwa semangat kebersamaan dalam pluralisme yang tidak ditunda-tunda di negeri ini maka sudah saatnya kita menggaungkan terus Suara Kerukunan, Suara Perdamaian melalui Media Kerukunan.

Media Kerukunan merupakan suatu keharusan yang tidak bisa ditunda-tunda lagi. Sehingga menjadi  suatu agent of change, mengubah pola pikir yang sempit dalam menerjemahkan  makna Berketuhanan Yang Maha Esa di negeri yang beragam ini.

Dalam realitanya ternyata kerukunan itu baru ada di masing-masing agama, kerukunan itu baru ada di majelis-majelis agama karena adanya Forum Kerukunan UmatBeragama.

Apakah ada kerukunan di dalam kehidupan masyarakat? Pertanyaan inilah yang harus segera direspons melaui KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi). Maka salah satunya adalah dengan melahirkan Media Kerukunan dalam bentuk atau format yang dapat menjangkau lapisan masyarakat seluas-luasnya hingga akar rumput bahkan hingga ke pelosok Nusantara.

Semoga bukan saja para majelis agama, tokoh-tokoh agama (toga) dan tomas (tokoh-tokoh msyarakat) dan aparat pemerintah  saja yang tahu apa artinya kerukunan. Tetapi  di lapisan masyarakat yang paling bawah pun harus memiliki kesadaran bila hendak Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar.

Media Kerukunanmerupakan salah satu solusi perubahan masyarakat seluas-luasnya, yang tidak dapat ditunda-tunda. Sehingga dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat seluas-luasnya dan kerukunan menjadi karibnya yang abadi di Bumi Pertiwi tercinta.

Johan Sopaheluwakan: “Penderitaan Yesus Sebagai Teladan”

IMG-20160328-WA000Ketika Yesus datang ke dunia, Yesus tahu bahwa dia harus menderita, mengalami penderitaan, kita mengetahuinya tertulis dalam Matius 26 : 36 tatkala IA berada di Taman Getsemani. Bahkan di ayat 39 bacaan tersebut : Maka IA maju sujud dan berdoa, Jika cawan ini boleh berlalu daripadaKU.

Yesus belum menderita tetapi tetapi pernyataan “cawan” tersebut identik dengan sebuah penderitaan, kalau bisa/kalau boleh IA pun meminta penderitaan lalu dariNYA.

Tak seorang pun mau menderita, sejak lahir, hidup bahkan sampai mati manusia tidak menginginkan penderitaan. Sebagai manusia kita mengharapkan penderitaan jauh dari hidup kita.

Cawan itu berat, menyakitkan. IA tahu bahkan penderitaanNYA bukan sembarang penderitaan, tidak seperti manusia menderita dan kegentaran pun ada padaNYA.

Bisa saja Yesus tidak menderita dengan jalan melarikan diri/menyembunyikan diri. Tetapi Via Dolorosa (Jalan kesengsaraan)  harus terjadi, inilah tugas tanggung jawab Yesus.

Bahkan dalam Markus 14 : 48 ketika serdadu Romawi datang mau menangkap. Yesus berkata : Sangkamu aku ini penyamun? Tiap-tiap hari aku mengajar di Bait Allah. Yesus takkan melarikan diri  dari tanggung jawab pelayanan panggilan dari Allah. Yesus dengan teguh hati memikul Salib, minum anggur asam.  Yesus memenuhi semua yang menjadi tanggung jawab. Dengan ketulusan meski teramat sakit.

Ketika disalib, anggur asam ditambah dengan mur diberikan serdadu Romawi kepadaNYA untuk mengurangi rasa sakit. Serdadu Romawi tidak menyangka penderitaan Yesus sehebat itu, agar mengurangi rasa sakit tetapi Yesus tidak mau. Yesus menjalani semua meski menyakitkan secara alami  IA alami.

Sebagaimana Yesus diperhadapkan dalam penderitaan.  Gereja diperhadapkan juga dengan penderitaan, tantangan. Umat senantiasa harus tetap melayani meski menghadapi berbagai kesulitan dan penderitaan.

Kita senantiasa diajar oleh Yesus untuk setia, tidak menjual kesetiaan itu tetapi dengan keseungguhan mau melayani dan menderita. Tidak menyangkal diri demi kenayamanan pribadi/rasa aman.

Di Jumat Agung dan dilanjutkan dengan Paskah arti pengorbanan Yesus, hidup, nyawanya diberikan  agar keselamatan dan penebusan terjadi bagi umat manusia.

Kita dipertanyakan relakah kita menjalaninya? Dengan tulus, setia dan senang hati mau turut menderita berjuang bagi sesama?

Dan melalui perayaan Jumat Agung dan Paskah mengingatkan diri kita untuk bekerja, berkarya memberikan yang terbaik dalam kesetiaan untuk memberikan yang terbaik bagi sesama bahkan dunia. Selamat mengingatrayakan Jumat Agung dan Paskah yang memberikan kebebasan bagi kita semua! (/js)

Penulis adalah Sekretaris II PHMJ GPIB TUGU

Refleksi Atas Peristiwa Aceh Singkil

Rabu pagi, 14 Oktober 2015 bertepatan dengan perayaan tahun baru  1437 H, kembali terjadi konflik antarumat beragama di Singkil, Aceh. Lagi-lagi musababnya masalah pendirian rumah ibadat. Sebuah rumah ibadat terbakar dan ratusan orang mengungsi. Kejadian yang serupa juga telah kita saksikan di Tolikara, Papua, bertepatan dengan hari raya Idul Fitri 1436 H yang lalu. Sebuah rumah ibadat dan puluhan kios dan rumah terbakar pula. Peristiwa semacam ini mengapa terus terjadi di bumi pertiwi. Ada apa sebenarnya dengan kehidupan beragama dalam negara kesatuan Republik Indonesia?

Kita sesalkan kejadian tersebut, kita juga sedih karena kerukunan umat beragama yang kita bangun selama ini belum tertanam dengan kokoh. Berbagai penelitian, lokakarya, seminar, sarasehan, dan dialog kerukunan telah dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat madani. Sasarannya  pun sudah mencakup kalangan elite dan akar rumput. Apa yang kurang dari serangkaian usaha untuk mengatasi masalah konflik sosial ini. Kita juga sudah memiliki konstitusi, undang-undang dan peraturan terkait kehidupan beragama dan konflik sosial. Namun, sepertinya kita tidak memiliki apa-apa yang mengatur kehidupan beragama. Akibatnya setiap ada kejadian, selalu saja dicari “kambing hitam” atau “provokator”. Padahal sesungguhnya peristiwa tersebut terjadi adalah karena kesadaran sebagai bangsa multikultur, etnik, agama, lingkungan alam dan sosial yang beragam masih tipis. Menghargai perbedaan dan menerima  adanya perbedaan itulah yang kurang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat.

Pemahaman, penghayatan dan penghormatan akan keragaman inilah yang perlu terus dikembangkan dalam kehidupan berbangsa dan berbegara. Apa yang telah diatur oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan. Pembangunan rumah ibadah harus memperoleh ijin dan pemerintah sudah diatur dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2002, empat tahun sebelum lahirnya Perber Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 yang menentukan persyaratan khusus untuk mendapatkan Ijin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat. Peraturan Bersama Menteri ini sebenarnya tidak lahir dari  konsep para birokrat keagamaan saja, tetapi juga melibatkan wakil-wakil majelis agama. Oleh karena itu anggapan bahwa adanya Perber sebagai penyebab timbulnya masalah pendirian rumah ibadat adalah tidak tepat.

Tidak taat peraturan dan pembiaran pelanggaran terhadap aturan pembangunan rumah ibadat itulah yang menjadi sebab utama kasus. Jika aparat cepat dan tegas ketika ada kelompok masyarakat yang mau membangun rumah ibadat dan tidak sesuai dengan ketentuan kemudian ada teguran maka kejadian seperti di Singkil atau Tolikara tentu tidak akan terjadi. Bukankah Undang-undang No. 7 tahun 2012 tentang Penangan Konflik Sosial sudah mengatur serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik. Kalau setiap kabupaten atau kota sudah ada Forum Kerukunan Umat Beragama, sebagai mana diatur dalam Perber di atas, maka konflik sosial seperti di Singkil atau Tolikara dapat dikelola sehingga meminimalisir korban. Sudah banyak korban jiwa dan harta benda karena konflik sosial.

Kasus-kasus kekerasan atas nama agama, atau atas nama ideologi apapun, mendorong kita semua untuk kembali meneguhkan komitmen kebangsaan. Proses menjadi Indonesia masih harus terus kita pupuk, kita siram dan pelihara dengan baik. Caranya, seperti pepatah Melayu ” di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung”, menghargai adat istiadat setempat. Taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak memaksakan kehendak dan bersedia untuk musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan. Sesungguhnya masyarakat kita mudah menerima perbedaan dan sekaligus menghargai perbedaan apapun, termasuk dalam berkeyakinan dan beragama. Sayangnya, seringkali masyarakat yang lugu dan sederhana tersebut memperoleh informasi yang kurang baik,  indoktrinasi dan diprovokasi sehingga memunculkan agresifitas yang menimbulkan ” amok” dan konflik sosial.

Belajar dari berbagai peristiwa konflik sosial di Indonesia pasca reformasi, peneguhan komitmen kebangsaan harus terus dikembangkan. Disamping itu, Forum Kesiagaan Dini Masyarakat dan Forum Kerukunan Umat Beragama juga perlu diberdayakan agar dapat mencegah konflik sosial terulang kembali. FKDM menjadi sumber informasi, FKUB tampil memberikan solusi. Dengan cara ini pemerintah daerah dan pusat tidak harus terlibat langsung penanganan masalah sosial, termasuk masalah keagamaan, kecuali hal-hal yang bersifat pengaturan serta pengawasan.

Jakarta, 16 Oktober 2015

 

 

Ahmad Syafi’i Mufid

Wahyu Kristian Wijaya: Natal, Keluarga, dan Bumi

wahyuUmat Kristen merayakan kelahiran Isa Almasih atau Yesus setiap 25 Desember dan pada tahun ini tema Natal bersama yang diangkat adalah “Hidup Bersama sebagai Keluarga Allah.” Apa yang melatarbelakangi tema tersebut? Para pemimpin Gereja, dalam hal ini Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), mengajak umat beriman sebagai satu keluarga yang hidup bersama untuk bersyukur atas kehadiran Sang Juruselamat.

Dengan ungkapan “Hidup Bersama sebagai Keluarga Allah” ingin ditekankan bahwa manusia apa pun latar belakangnya merupakan satu keluarga yang hidup bersama dalam satu rumah yaitu Bumi. Pemahaman tentang keluarga hendaknya tidak dipersempit hanya sebatas keluarga inti yaitu ayah, ibu, dan anak, melainkan keluarga dalam arti luas dalam kebersamaan sebagai Umat Allah yang melampaui ikatan darah, suku, ras, dan tempat asal. Menyadari keberagaman bangsa Indonesia sebagai sebuah kekayaan saya menyerukan pada hari Natal ini bahwa “Berani Bertoleransi, Hebat!”

“Hidup Bersama sebagai Keluarga Allah” tampaknya konsep yang terlalu abstrak. Saat ini hidup bersama di dalam satu keluarga saja kadang terjadi ketidakcocokan; atau dalam ekstrem yang lain hidup bersama di dalam satu keluarga saat ini kendati terlihat bersama namun sebenarnya tidak. Kita ambil contoh saja saat makan bersama, apakah antara anggota keluarga saling menyapa atau sibuk dengan HP di tangan masing-masing? Keluarga kita saat ini tersandera oleh dunia maya. Maka untuk dapat menyadari bahwa kita hidup bersama sebagai keluarga Allah hendaknya memulai hidup bersama dalam satu keluarga yang harmonis, bagaimana caranya? Membuka hati dan berkomunikasi dengan hati tidak hanya dengan wifi merupakan jawabannya. Tinggalkan sejenak alat-alat komunikasi saat makan bersama dan mulailah saling berbagi cerita kerena di ruang itulah Yesus hadir.

Natal akan menjadi bermakna ketika Umat Allah memberi “ruang” untuk Dia yang lahir di dalam hati—alih-alih latah membuat goa atau kandang Natal sementara hati tetap saja tertutup. Jika di dalam setiap keluarga Umat Allah sudah dapat hidup bersama dengan harmonis tentu keluarga-keluarga yang lain akan mudah menyebut dirinya sebagai Keluarga Allah. Betapa indah hidup dalam kebersamaan sebagai keluarga Allah dapat terwujud di seluruh pelosok Negera Kesatuan Republik Indonesia.

Bangsa Indonesia dapat bertahan sampai saat ini karena adanya kemauan untuk hidup bersama dari semua warga negara Indonesia yang bermacam-macam latar belakangnya. Apa yang dapat menyatukan kita? Pancasila, maka mari bersama-sama sekuat tenaga mempertahankan Pancasila dan mengamalkan nilai-nilai di dalamnya (ketuhanan/religius, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial). Nilai-nilai yang ada juga di dalam Umat Allah.

Umat Allah yang terkasih marilah kita memberi “ruang” di dalam hati kita untuk menyambut kelahiran Sang Penebus. Hanya dengan demikian kita dapat sungguh-sungguh memaknai Natal tahun ini. Yesus lahir ke dunia dalam kesederhanaan bahkan dapat dikatakan dalam kehinaan dan penderitaan karena bayi Yesus hanya “dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan” (Lukas 2:16) sebab “tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan” (Lukas 2:7). Hendaknya semangat yang sama juga dimiliki Umat Allah yang merayakan kelahiran Yesus pada Natal tahun ini sebagai Keluarga Allah dengan memerhatikan orang-orang membutuhkan uluran kasih.

Yesus sungguh hadir di dunia ini dan berjanji “Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman” (Matius 28:20) namun jangan-jangan selama ini Yesus yang hadir di tengah-tengah kita dalam kesederhanaan-Nya tidak kita sadari. Mungkin umat Kristen justru menutup diri dan mengabaikan kehadiran-Nya karena berpikir bahwa Yesus hanya dapat ditemui saat Natal ini yang dikemas dengan segala kemewahannya—bertolak belakang dengan kisah kesederhanaan kelahiran Yesus yang tertulis di dalam Kitab Suci (Matius 1:18-25 dan Lukas 2:1-7). Bumi dan seluruh makhluk yang ada di dalamnya yang ingin diselamatkan-Nya sepertinya menolak-Nya (lagi).

Hidup bersama di Bumi yang sama mengajak umat beriman untuk menjaga dan merawat bumi sebagai rumah bersama. Bagaimana caranya? Hal yang paling sederhana adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan, memanfaatkan sumber alam dengan bijaksana dan menanam pohon sebagai bentuk usaha mencintai bumi. Kiranya hal ini dapat dilakukan oleh semua orang tidak terbatas umat kristiani. Maka sebagai ungkapan syukur atas kelahiran Yesus mari menyadari kebersamaan kita sebagai Umat Allah, “Hidup Bersama sebagai Keluarga Allah” di rumah yang sama yaitu Bumi. Selamat Natal 2015 dan menyambut Tahun 2016 dengan sukacita. Tuhan memberkati.

 

*Penulis adalah mahasiswa Jurusan Teologi di Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, Jakarta.

Merayakan Hari Besar Keagamaan: Mengagungkan Tuhan Memuliakan Manusia

Setiap tahun paling tidak kita merayakan 12 kali hari besar keagamaan. Pemerintah menetapkan hari-hari besar keagamaan sebagai hari libur nasional. Tujuannya agar umat beragama dapat beribadah dan merayakan hari besar keagamaan mereka bersama keluarga, dan komunitasnya. Ada banyak hari besar keagamaan seperti Imlek, Waisak, Nyepi, Paskah, Natal hingga Idul Adha dan Idul Fitri. Bagaiman bentuk ibadat dan masing-masing pemeluk agama melakukan ritus dan perayaan pada hari besar tersebut? Tentu berbeda tata cara ibadat agama-agama itu. Namun, mereka semua melakukan hal-hal yang sama yakni mengagungkan dan mensucikan Tuhan serta memuliakan manusia.

Dalam konteks negara Indonesia, beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing tidak saja diakui tetapi juga difasilitasi dan dilindungi. UUD 1945 pasal 29 ayat 2 menyatakan hal itu. Selain konstitusi, kebebasan beribadat juga dijamin UU HAM, UU Ratifikasi Hak Sipil dan Politik serta UU Adminduk. Bentuk jaminan dan pelayanan untuk umat beragama tidak saja memberikan jaminan rasa aman, tetapi sampai persiapan perbaikan jalan dan transportasi, seperti menjelang mudik dan arus balik saat hari raya Idul Fitri dan Natal. Suasana hari besar keagamaan juga tampak hingar bingar di mal, hotel dan fasilitas publik, terutama di perkotaan. Bahkan ada kesan, perayaan hari besar keagamaan pada masyarakat perkotaan telah dikomodifikasi sedemikian rupa sehingga terkesan konsumtif dan berlebihan. Kondisi seperti juga melahirkan respon negatif seperti penolakan oleh ormas keagamaan di Surabaya terhadap penyambutan datangnya hari besar keagamaan yang seperti dipaksakan, pemasangan dan pemakaian simbol-simbol keagamaan yang tidak terlalu diperlukan. Kebebasan seperti tercermin dalam merayakan hari besar keagamaan akhirnya kehilangan makna spiritualitasnya.

Mestinya, setiap datang hari raya, kita bergembira dan berbahagia bersama dengan saudara-saudara yang berbeda, baik karena suku, ras, agama dan golongan. Natal dan Idul Fitri misalnya, memberikan peluang usaha dan bisnis kepada siapa saja. Mulai dari pakaian, kuliner, transportasi, hingga barang-barang rumah tangga. Kesempatan ini dapat dimanfaatkan untuk memajukan ekonomi dan perdagangan. Pedagang dadakan (mremo-Jawa) muncul menjelang hari besar keagamaan. Idul Fitri melahirkan silaturrahmi yang dikenal dengan istilah mudik. Natal dan tahun baru dirayakan dengan ritual dan seremoni yang membahagiakan serta liburan panjang.

Sayang, akhir-akhir ini, sejak adanya ancaman dan peledakan bom menjelang Natal tahun 2000, suasana ketakutan dan   kecemasan selalu menghantui kita semua setiap menjelang Natal dan Tahun Baru. Apalagi akhir tahun 2015 ada penangkapan terhadap mereka yang akan melakukan sejumlah “konser” oleh Densus 88. Pimpinan POLRI bahkan menetapkan siaga1 untuk antisipasi keamanan. Gereja dan tempat keramaian perayaan tahun baru dijaga ekstra ketat, dan kelompok tertentu yang diawasi gerak geriknya. Sungguh situasi yang tidak kita inginkan ditetapkannya Siaga 1, tetapi harus hal itu harus dilakukan.

Bagaimana kita dapat merayakan hari besar keagamaan dengan mengagungkan Tuhan dan memuliakan manusia, bila beribadah saja harus dijaga oleh aparat kepolisian? Di sinilah perlunya ditumbuhkembangkannya toleransi yang menghasilkan harmoni sosial. Peranan FKUB sebagai lembaga pembangun dan pemelihara kerukunan umat beragama bersama kelompok kepentingan lainnya sangat vital. Penyuluhan dan sosialisasi prinsip-prinsip hidup bersama dalam kebhinekaan harus terus dilakukan oleh FKUB.
Selamat merayakan hari besar keagamaan, Maulid dan Natal 2015, semoga semuanya aman dan damai.

Ahmad Syafi’i Mufid

Peta Kekerasan dan Kerukunan Umat Beragama Di Jakarta

1. Jakarta identik dengan kekerasan.

Buktinya ada kekerasan negara seperti peristiwa 1965, Malari 1974, Peristiwa Priok 1983, Peristiwa Kudatuli 1996, dan kerusuhan massal 1998. Kejahatan disertai kekerasan juga sering terjadi dalam perampokan, penodongan, pemerasan hingga pengeroyokan dan tawuran geng, preman dan para pelajar ( Tadie, 2009). Kekerasan bercorak teror juga terjadi di Jakarta. Mulai dari era Presiden Soekarno, peristiwa Cikini, hingga bom Natal tahun 2000, peledakan bom di masjid Istiqlal, bom Kedubes Philipina, bom Atrium Senen, bom JW. Marriot 2003, bom Kedubes Australia tahun 2004, dan bom Marriot serta Rizt Carlton tahun 2009. Pada tahun 2010 di Jakarta Utara juga terjadi kekerasan negara, tragedi Priok ke 2 yang disebabkan usaha pembongkaran eks Taman Pemakaman Umum ( TPU Dobo) dimana pernah dimakamkan Habib Hasan al Hadad, seorang habib yang dikeramatkan ( Mufid, et.al, 2010). Kekerasan negara, kekerasan sehari-hari seperti premanisme dan tawuran memang fenomane yang tak terbantahkan. Bagaimana dengan kekerasan atas nama agama?

2. Kekerasan bernuansa agama pasca reformasi dapat dilihat antara lain yang terkait dengan politik seperti pengeboman menjelang Natal tahun 2000 dan peledakan bom Istiqlal. Keduanya dilakukan oleh anggota kelompok gerakan bawah tanah yang kemudian dikenal dengan jaringan al Qaedah di Indonesia, al Jama’ah al Islamiyah (JI). Masih terkait dengan isu agama, kekerasan yang kemudian menjadi bentrokan antara Laskar Pembela Islam dengan Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) dengan Front Pembela Islam pada tanggal 1 Juni 2008 yang terjadi di lapangan Monas. Masih terkait politik, kampanye pemilihan gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012 juga diwarnai oleh isu SARA. Banyak spanduk, slebaran gelap dan orasi keagamaan yang menistakan calon gubernur dan wakil gubernur yang berbeda etnik dan agama. Sisa-sisa persoalan Pilgub DKI juga masih harus dialami oleh lurah Lenteng Agung dan Lurah Pejaten Timur, Jakarta Selatan. Susan dan Grace Tiaramudi ditolak warga dan FPI karena dianggap tidak tepat, beda agama.

3. Potensi Kekerasan Terkait Pembongkaran Masjid dan KTP

Kebijakan pemerintah DKI Jakarta merenovasi Institut Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki, menyangkut pembongkaran masjid Amir Hamzah. Sudah pasti pembongkaran masjid tersebut adalah untuk dibangun kembali yang lebih representatif. Di Jatinegara juga terjadi pembongkaran gedung perkantoran milik Pemda DKI yang di dalamnya ada bangunan masjid Baitul Arif. Isu pembongkaran masjid dijadikan argumen pemda DKI tidak mempedulikan kepentingan umat dan menyinggung perasaan. Ketika isu ini kurang mendapat respon dari umat Islam sebagaimana yang diharapkan oleh pihak tertentu, muncul pernyataan wakil gubenur tentang pengosongan kolom agama pada KTP. Pro dan kontra juga muncul dan ujung-ujungnya kekhawatiran bila Ahok kelak menjadi Gubernur DKI Jakarta, sebagaimana ditulis oleh media sosial, tabloid dan komentar di radio.

4. Kekerasan terkait dengan ijin pendirian rumah ibadat

Beberapa kekerasan terkait pendirian rumah ibadat juga terjadi di beberapa wilayah DKI Jakarta seperti di Lubang Buaya, Jakarta Timur, Pelindo II Sukapura, Jakarta Utara, Kampung Duri di Jakarta Barat dan Petukangan Utara di Jakarta Selatan. Kekerasan yang dimaksud di sini masih seputar ungkapan ketidaksetujuan dibangun rumah ibadat kelompok minoritas. Sepanjang yang diketahui oleh FKUB, di Jakarta tidak ada perusakan atau penyegelan rumah kbadat. Penolakan ini dialami oleh umat Kristiani, Kristen maupun Katolik. Kelompok penentang umumnya masyarakat setempat yang juga mendapat dukungan dari FPI. Masalah penolakan pendirian rumah ibadat ini disebabkan oleh rasa ketakutan akan isu Kristenisasi dan cara-cara yang dipergunakan oleh panitia pembangunan rumah ibadat. Informasi yang dapat diidentifikasi oleh FKUB DKI Jakarta yang menjadi dasar perselisihan adalah; pemalsuan identitas pengguna dan pendukung ( persyaratan khusus PBM), sosialisasi dengan menggunakan bantuan sosial (baksos), pendekatan kepada tokoh tertentu yang dapat memecah belah umat. Cara -cara semacam ini sangat menyinggung perasaan tokoh agama dan tokoh masyarakat kelompok mayoritas.

5. Jakarta Damai

Visi FKUB sejak dibentuk tahun 2007 hingga sekarang adalah ingin mewujudkan Jakarta yang damai. Jakarta yang rukun dan terjalin hubungan harmonis serta kerjasama antar umat beragama. Setiap seminggu dua kali tokoh-tokoh agama yang tergabung dalam FKUB melakukan pertemuan, menyampaikan informasi dan perkembangan kerukunan di Jakarta. Setiap satu tahun sekali FKUB mengunjungi pimpinan majelis agama dan melalukan dialog dengan tokoh dan pemimpin mereka untuk dan dalam kerangkan membangun Jakarta damai. Setiap saat, FKUB menerima dan menampung aspirasi masyarakat terkait perselisian pendirian rumah ibadat. Ada banyak rekomendasi yang telah dihasilkan dan disampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta. Mungkin FKUB DKI Jakarta merupakan FKUB yang paling banyak mengeluarkan rekomendasi ijin pendirian rumah ibadat. Hingga akhir tahun 2013, telah keluar 32 rekomendasi. Sebagian besar rumah ibadat yang diberikan rekomendasi adalah telah mengajukan ijin pembangunan rumah ibadat pada era orde baru, baik pembangunan baru atau renovasi. Salah satu fungsi FKUB, sebagaimana diatur dalam PBM No.9 dan No. 8 Tahun 2006 yang belum dapat dilakukan oleh FKUB adalah sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan kerukunan. Fungsi ini terkendala oleh biaya dan fungsi tersebut banyak dilakukan oleh pemerintah daerah maupun kantor Kementerian Agama.

6. Berdasarkan fakta tersebut diatas, kekerasan di Jakarta lebih disebabkan oleh faktor politik, ketimbang masalah suku dan agama. Agama setingkali dipergunakan untuk kepentingan politik (Kasus Tanjung Priok, 1983, Priok 2010, Pilgub 2013). Perselisihan terkait rumah ibadat lebih bersifat relasional. Kedudukan dan kehormatan pemuka agama dan masyarakat setempat terganggu dengan munculnya rumah ibadat baru yang dianggap kegagalan mereka dalam membina umat. Upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan Jakarta damai, toleran dan terwujudnya kerjasama antar umat beragama adalah dengan penguatan FKUB, meningkatn frekuensi dialog, dan pengembangan wawasan demografi dan multikulturalisme. Dengan cara demikian, FKUB dapat menjadi wadah musyawarah tokoh agama, lembaga yang memberikan ruang untuk kerjasama dan pengembangan budaya damai.

Oleh: H. Ahmad Syafi’i Mufid

Ketua FKUB Provinsi DKI Jakarta

FKUB Imbau Pemprov DKI Bijak dalam Sikapi Isu SARA

Jakarta 1/8/2015, Taufan Bakri -Kepala Bidang Integrasi Badan Kesbangpol DKI Jakarta, sertemaedanag menjawab pertanyaan dari media tentang kerukunan dan pendirian rumah ibadat di Jakarta pada acara Konfrensi Press dan Deklarasi Peneguhan Komitmen Kebangsaan FKUB DKI Jakarta bertempat di Tugu Proklamasi Jakarta.(fkub/budi)

Jakarta 1/8/2015, Taufan Bakri -Kepala Bidang Integrasi Badan Kesbangpol DKI Jakarta, sertemaedanag menjawab pertanyaan dari media tentang kerukunan dan pendirian rumah ibadat di Jakarta pada acara Konfrensi Press dan Deklarasi Peneguhan Komitmen Kebangsaan FKUB DKI Jakarta bertempat di Tugu Proklamasi Jakarta.(fkub/budi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi DKI Jakarta, Ahmad Syafi’i Mufid mengajak, kepada semua pihak untuk mengambil jalan musyawarah mufakat dalam setiap penyelesaian masalah rumah ibadat. Ada pun penertiban bangunan akibat adanya peraturan yang berlaku, mohon diberikan fasilitas bangunan pengganti sementara kepada pengguna rumah ibadat tersebut.

“Para pemimpin di Jakarta harus tahu bahwa kultur yang berkembang saat ini masih menghargai toleransi. Untuk itu, pemimpin di wilayah ini jangan coba-coba memancing emosi serta mengembangkan isu yang panas. Bila ada masalah harus segera mengambil jalan musyawarah mufakat,” kata Syafi’i dalam acara ‘Pernyataan Sikap FKUB Provinsi DKI Jakarta Terhadap Masalah Kerukunan Umat Beragama’, di Jakarta, Sabtu (1/8).

Menurutnya, pimpinan FKUB telah mencermati wacana yang berkembang di masyarakat yang dilansir di berbagai media massa mengenai penutupan beberapa rumah ibadat di Jakarta. Selain itu, mereka pun merasa prihatin atas munculnya masalah itu, termasuk juga diantaranya mengenai kasus pembakaran rumah ibadat dan kios di Tolikara pada saat Shalat Ied, 1 Syawal 1436 H atau 17 Juli 2015.

”Terkait kasus tersebut, kami mengeluarkan beberapa himbauan bahwa pembangunan rumah ibadat harus melalui proses perizinan sebagaimana diatur oleh UU Nomor 28 Tahun 2002. Sedangkan, tata cara pendirian rumah ibadat telah diatur dalam PBM Nomor 9 dan 8 serta Pergub DKI Jakarta No.83 tahun 2012. Bila telah memenuhi syarat itu, maka tidak ada alasan dari pihak manapun untuk mempersulit perizinan,” ujarnya.

Dari catatan FKUB DKI Jakarta, lanjut Syafi’i, maka pihaknya kini telah mengeluarkan rekomendasi IMB Rumah Ibadah sebanyak 48 buah. Sebagian besar diperuntukan bagi pendirian/renovasi gereja Kristen, masjid, vihara, dan gereja Katolik.

”Untuk menangani bila nanti ada persoalan yang muncul dalam pendirian rumah ibadat, maka FKUB mengajak kepada majelis agama, LSM, elemen masyarakat untuk menjalin komunikasi dan koordinasi. Ini demi untuk terjalinnya kerukunan umat beragama,” kata Syafi’i.

Wakil Ketua FKUB, Rudy Pratikno mengatakan, selaku perwakilan umat Katolik pihaknya berharap para pemimpin di DKI Jakarta peka akan persoalan yang terkait dengan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Apalagi, kondisi masyarakat kini tengah dilanda krisis ekonomi yang memang belum kunjung bisa pulih.

”Pak Gubernur DKI kami minta bisa bertindak lebih bijak. Bila ada masalah yang terkait dengan soal SARA, maka segera selesaikanlah melalui institusi yang selama ini telah menanganginya, yakni Forum Kerukunan Umat Beragama,” tegas Rudy.

SUMBER:REPUBLIKA ONLINE

Reporter : Muhammad Subarkah

Redaktur : Didi Purwadi

 

1 2 3 4