DIALOG AGAMA DAN PERDAMAIAN

Dia Yang Dicari – (Syair Maulana Jalaluddin Rumi)

Salib orang-orang Kristiani, dari ujung ke ujung telah aku kaji. Dia tidak ada di salib itu.

Aku telah pergi ke kuil Hindu, ke pagoda tua. Di tempat itu tidak ada tanda-tandanya.

Aku pergi ke dataran tinggi Herat dan Kandahar. Aku melihat. Dia tidak ada di dataran tinggi maupun rendah.

Dengan hati yang mantap, aku pergi ke puncak gunung Kaf. Di sana hanya hanya ada sarang burung ‘anqa.

Aku pergi ke Ka’bah. Dia tidak ada di sana. Aku bertanya kepada Ibnu Sina tentangnya:

Dia diluar jangkauan filosuf ini…..

Aku melihat ke dalam kalbuku sendiri. Di situlah tempatnya, Aku melihatnya.

Dia tidak di tempat lain !…………………………..

(Dikutip dari buku, Mahkota Sufi: Menembus Dunia Ekstra Dimensi. Idries Shah, Penerbit Risalah Gusti, Cetakan I Tahun 2000)

Han Kung (1928-), seorang pastur Katolik, profesor ecumenical teologi dan pengarang banyak buku, juga Presiden The Foundation for Global Ethic, dalam kata pengantarnya terhadap buku Paul F.Knitter, Satu Bumi Banyak Agama: Dialog Multi-Agama Dan Tanggung Jawab Global menyatakan, dunia bisa mencapai perdamaian dan keadilan yang lebih besar hanya jika semua agama secara bersama bisa mengakui secara minimal nilai, norma, prinsip-prinsip dasar dan kesempurnaan yang terdapat dalam semua agama. Agama-agama dunia harus mengakui tanggung jawab untuk bekerja sama untuk keadilan secara menyeluruh, perdamaian yang lebih abadi, dan hubungan yang lebih langgeng dengan ekosistem, dari pada membuat pemisah satu dengan yang lain (yang mengakibatkan munculnya kaum fundamentalis dan fanatik).

Syair Rumi dan pandangan Han Kung ini dapat kita jadikan titik tolak untuk membangun dialog agama dan perdamaian. Bagi Rumi perdamaian itu ada di hati kita masing-masing, bukan dalam simbol-simbol keagamaan yang selama ini kita anggap suci. Hati yang suci, tercerahkan, tidak mengusung dendam dan permusuhan, dapat menjadi cermin akan adanya nilai-nilai, norma dan prinsip-prinsip kesempurnaan yang berasal dari yang Abadi. Kesadaran akan hakikat kehadiran para penganjur agama tertua, membawa kita kepada sebuah pengalaman sejarah bahwa mereka datang untuk satu tujuan yaitu damai-damai (salam). Dia menyapa manusia, dia menyapa alam dan dia mengajak mengenali Tuhan dan berbakti kepadaNya. Sementara, sebagaimana doktrin agama-agama, di luar sana ada kekuatan jahat. Apakah itu bernama Azazil, Iblis, Setan, roh jahat, Lucifer, dan sebagainya yang selalu mempengaruhi jiwa manusia untuk bermusuh-musuhan, saling menghancurkan, menumpahkan darah dan pemusnahan.

Pesan Rumi dan Han Kung dan juga yang lain (tidak dikutip) perlu terus dikembangkan oleh semua hamba Tuhan yang terpanggil sebagai ulama, pendeta, pastor, pedande dan hatsu serta pemimpin lainnya. Untuk apa? Memenuhi panggilan memuliakan kemanusian dan keseimbangan eko sistem kita yang dari waktu ke waktu terus mengalami “penghancuran” adalah tugas para pemimpin dan pemuka agama. Praksis teologi, seperti yang dipelopori oleh bapak suci kaum Katolik, Paus Fransiskus, menjadi mediator perdamain dunia (Israel dan Palestina), pandangannya terhadap penistaan pemimpin agama seperti kasus majalah Charlie Hebdo, dan tindakannya yang tegas dalam menjaga moralitas komunitas, merupakan petunjuk betapa pentingnya kesadaran akan Dia yang ada di hati. Ucapan dan tindakan yang membawa kepada damai (salam) adalah suara Dia (Tuhan) di dalam diri kita. Sebaliknya, prasangka buruk, dendam, dan permusuhan adalah suara Iblis yang memang memiliki misi memisahkan manusia dengan Tuhannya. Misi Iblis dapat kita kenali melalui prilaku ISIS di Irak dan Syria, fundamentalis di India, Sri Langka, Burma, Amerika dan banyak negara lainnya. Di Indonesia, fundamentalisme agama juga masih merupakan gejala yang bersifat laten dan manifes.

Belajar dari pengalaman sejarah panjang “perang dan damai” antar anak Adam di muka bumi, Indonesia berhasil membangun kesepakatan bersama para pemuka agama dan pemerintah untuk memelihara kerukunan. Forum Kerukunan Umat Beragama, sebuah lembaga yang dibentuk oleh majelis-majelis agama di seluruh provinsi (34 provinsi) dan 508 kabupaten/kota mengemban tugas memelihara kerukunan dan mengembangkan teologi bina-damai dalam masyarakat. Banyak pihak yang belum paham eksistensi FKUB. Mereka hanya melihat FKUB sebagai lembaga yang berwenang memberikan rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah ibadah. Tidak banyak yang paham kalau FKUB harus membangun dialog lintas agama, menampung aspirasi umat beragama, menyalurkan aspirasi, melakukan sosialisasi kerukunan dan perdamaian serta mengembangkan program-program pemberdayaan kerukunan dan perdamaian. Lebih dari itu harapan masa depan perdamaian melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam diri anak anak Indonesia juga terancam stagnan. Harapan-harapan ini akan tetap utopis bila dikaitkan dengan perkembangan masalah integrasi, kerukunan dan perdamaian tanpa perawatan dan pemupukan. Indonesia memerlukan FKUB yang fungsional, membumi dan berfungsi sebagai lembaga bina damai. FKUB perlu kader yang mumpuni. Tidak sekedar representasi tetapi presensi, hadir, berdialog dan bergerak untuk perubahan Indonesia yang damai, sejahtera dan berkeadilan.

Menggapai Masa Depan Peran Agama dan Bina Damai

Beberapa kritik terhadap agama, seperti disampaikan Jack Nelson-Pallmeyer adalah semua agama monoistik secara inhern mengandung kekerasan. Yahudi, Kristen dan Islam akan secara terus menerus menyumbang pada kekerasan hingga tidak ada lagi tantangan keras terhadap “teks suci” dan hingga tidak ada lagi kekuatan yang menentang Tuhan ( Nelson-Pallmeyer, Jack (2005). Is religion killing us? Violence in the Bible and the Quran, Continuum International Publishing Group. P.136).Tanner mencatat bahwa pada abad XX lebih dari 25 juta orang beriman di negara-negara ateis, menderita kekerasan anti agama (The Harmful Secular Ideologies. Ames Tribune, 2011). Perang dunia adalah perang sekular yang tidak didorong oleh agama tetapi oleh ideologi non agama (PD I, PD II, civil wars (American, El Salvador, Russia, Sri Langka, China), Perang Vietnam, Korea dan perang melawan teroris (Nelson, James M, 2009. Psychology, Religion, and Spirituality. Springer. P. 427). Talal Asad, menilai pandangan yang menyamakan antara institusi agama dengan kekerasan dan fanatisme tidaklah benar. Kekejaman institusi non agama di abad 20 sangat luar biasa dahsyat. Dia juga mencatat bahwa nasionalisme juga telah dipandang sebagai agama sekuler ( Asad, Talal (2003). Formations of Secular: Christianity, Islam, Modernity. Stanford University Press, p. 100, 187-190).

Ada tiga tesis tentang peran agama dan bina-damai. “Peace through religion alone” perdamaian hanya melalui agama saja. Artinya, tesis ini mengusulkan bahwa untuk mencapai perdamaian dunia hanya melalui pengabdian terhadap agama tertentu.“Peace without religion”, perdamaian tanpa agama. Perdamaian hanya dapat dicapai bila tanpa agama.“Peace with religion” Pendekatan ini fokus pada pentingnya koeksistensi dan dialog antariman. FKUB pada hakikatnya adalah NGO yang sangat potensial untuk membangun bina damai dan pengembangannya seperti penyelenggaraan Sekolah Agama dan Bina-Damai ( bandingkan Douglas Johnston, “Faith-Based Organization: The Religious Dimension of Peacebulding.” in People Building Peace II: Succesful Stories of Civil Society, Paul van Tongeren, et al (Boulder, CO: Lynne Reiner, 2005), p.209-218.

Sekolah Agama dan Bina-Damai yang digagas oleh FKUB DKI Jakarta memilik visi menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan anggota dan calong anggota FKUB. Misinya, memberikan pengetahuan tentang agama dan ajaran bina-damai. Memberikan pendidikan & pelatihan penanganan perselisihan disebabkan oleh faktor sosial keagamaan. Memberikan fasilitas pengalaman hidup bersama dalam perbedaan. Pendidikan dan Pelatihan Agama dan Bina-Damai ini mencakup bidang-bidang sebagai berikut: (1). Kajian tentang ajaran perdamaian dalam agama-agama, (2). Pemahaman terhadap tugas-tugas Forum Kerukunan Umat Beragama. (3). Keterampilan penanganan masalah kerukunan umat beragama (manajemen konflik dan resolusi konflik). (4). Hidup bersama dalam keluarga berbeda keyakinan agama.(5). Pengembangan dan pelatihan analisis sosial, dan perencanaan sosial.

Penutup

Beberapa pertemuan lintas iman dan lintas tokoh agama senantiasa memunculkan ide-ide segar. Setiap kita merasakan betapa penting arti dialog tersebut. Dialog memang sangat penting. Namun untuk tujuan besar membangun dunia yang satu untuk semua bukan pekerjaan mudah. Jakarta untuk semua juga ternyata nyaris sulita digapai. Beberapa pemimpin komunitas agama di Jakarta mengusulkan kepada FKUB agar melanjutkan dialog-diolog wacana dikembangkan menjadi dialog karya. Pertemuan-pertemuan dan kegiatan FKUB sendiri sudah dapat disebut sebagai dialog karya. Lagi-lagi, melihat peran yang dapat dilakukan oleh FKUB, pimpinan komunitas mendorong dilakukan dialog karya yang lebih bermakna. Itulah SABDA, Sekolah Agama dan Bina Damai yang sedang diinisiasi oleh kita semua. Mohon dukungannya!

 

Ahmad Syafi’i Mufid

Peta Kontestasi Gerakan Radikal dan Liberal di Indonesia pada Era Reformasi

Oleh: Dr.KH. Ahmad Syafi’I Mufid

 

Pendahuluan

Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Islam masuk ke wilayah Nusantara tergolong paling akhir dibandingkan dengan kawasan lainnya. Paham keagamaan yang diajarkan dan kemudian dianut oleh mayoritas penduduk adalah ahlus sunnah waljamaah, sebuah paham moderat. Secara harfiyah, ahlu sunnah wal jama’ah adalah penganut sunnah, tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan kesepakatan para ulama. Watak moderasi (washatiyah) yang dimiliki oleh faham ini baik dalam sistem keyakinan (aqidah), syari’ah maupun praktik akhlak/tasawuf sesuai dengan corak kebudayaan masyarakat Indonesia. Dinamika perkembangan ahlu sunnah wal jama’ah (Aswaja), awalnya dinilai akomodatif terhadap tradisi lama (local tradition), kemudian berkembang mengikuti trend pemurniah (puritanisme) sehingga corak Islam terlihat semakin murni dari unsur-unsur lokal. Pemurnian ajaran ASWAJA dari anasir lokal dan tradisi lama melahirkan gerakan modernis yang tetap bersandar pada kaidah berfikir atau istimbat al hukmi yang berlaku dalam madzhab ahlu sunnah wal jamaah. Kelangsungan dan perubahan pemahaman dan perubahan paham Aswaja berjalan damai, kecuali dalam beberapa kasus seperti pertentangan antara “kaum tua” versus “kaum muda” di awal abad ke XX.

Runtuhnya kekuasaan represif Orde Baru dan munculnya Orde Reformasi membawa perubahan bagi diskursus keagamaan. Masyarakat muslim Indonesia digegerkan oleh munculnya paham dan gerakan seperti Laskar jihad, Front Pembela Islam, Majelis Mujahidin Indonesia, Jama’ah Ansharut Tauhid, Salafi radikal, Hizbut Tahrir Indonesia dan banyak lagi yang lain. Waktu itu tidak hanya paham keagamaan yang mengaku ahlus sunnah, Syi’ah juga berkembang di negeri ini. Hubungan antarumat agama, pada akhir masa orde baru sudah tegang menjadi semakin panas, ketika presiden Soeharto jatuh. Konflik suku, ras, agama dan golongan (SARA) terjadi di mana-mana. Ada konflik Ketapang Jakarta, konflik NTT, konflik Ambon, konflik Maluku, Sambas, Sampit dan seterusnya. Ketegangan semakin menjadi, ketika dibentuk Laskar Jihad yang kemudian dikirim ke Ambon dan Maluku. Benturan pun terjadi benturan antarpenganut agama, utamanya antara Islam dan Kristen. Belakangan konflik internal juga terjadi antara penganut Ahsus Sunah berhadap-hadapan dengan komunitas Syi’ah, sebagaimana terjadi di Sampang, Madura, Bondowoso dan Jember, Jawa Timur. Jamaah Ahmadiyah Indonesia, yang sejak sebelum kemerdekaan hidup tenang damai meskipun terlibat perdebatan sengit, kali ini harus terlibat dalam kekerasan fisik seperti di Ceukesik, Banten dan Mataram NTB.

Perubahan sosial akibat modernisasi dan perjumpaan dengan berbagai pemikiran global, penganut Aswaja menghadapi tantangan internal maupun eksternal. Tantangan internal, kuatnya pengaruh Wahabisme (Salafi) sangat dominan dalam tiga pulih tahun terakhir. Kehadiran faham Wahabi membuat gaduh wacara keagamaan karena kritik-kritik dan praktik keagaaam mereka yang tidak hanya berbeda dengan kaum Aswaja tetapi penghakiman kemusyrikan, pembid’ahan terhadap praktik keyakinan dan peribadatan yang berbeda. Tidak hanya dalam bidang agama, kelompok Salafi Jihadis (Sururi) juga mengembangkan faham fundamentalisme radikal yang mendorong terjadinya teror di Indonesia. Islam kemudian identik dengan kekerasan dan teror. Reaksipun muncul dari kalangan kaum muda pendukung Aswaja, dengan mendeklarasikan terbentuknya Jaringan Islam Liberal (JIL). Kebebasan berfikir membuat kaum tua dari kalangan Aswaja khawatir dan gelisah terhadap gerakan Islam liberal. Mungkinkah Aswaja mampu menempatkan diri pada posisi moderat (washatiyah) di tengah-tengah gempuran radikalisme, liberaisme dan sesat pikir (aliran sesat) lainnya? Tantangan eksternal, Aswaja berhadapan dengan globalisasi seperti demokrasi, hak asasi manusia dan ekonomi pasa, juga merupakan tentangan tersendiri.

Sesungguhnya, kehadiran berbagai macam paham transnasional ke Indonesia merupakan ujian bagi mayoritas umat Islam yang menganut paham Aswaja. Apakah Aswaja akan tetap eksis bahkan menjadi semakin menguat atau semakin kecil peranannya dalam kancah berbangsa dan bernegara. Perbincangan dengan topik Peta Kontestasi Gerakan Radikal dan Liberal dapat dijadikan bahan renungan dan pemikiran dalam menetapkan strategi pemeliharaan kerukunan intern umat beragama maupun antarumat beragama, sebagaimana yang sedang dikembangkan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Selatan saat ini.

Radikalisme Agama

Apa sebenarnya yang dimaksud dengan istilah radikal dalam sebuah gerakan keagamaan? Radikal berasal dari kata radek yang berarti akar dan dalam bahasa Inggris radical berarti akar atau dasar. Radikalisme (radicalism) adalah keyakinan terhadap prinsip-prinsip atau gagasan-gagasan radikal dalam politik, sosial maupun keagamaan. Jika dikaitkan dengan perseorangan, radikal adalah berkaitan dengan pendapat atau opini. Selanjutnya, istilah ‘Islam radikal’ menurut Jamhari dan Jajang Jahroni adalah kelompok yang mempunyai keyakinan ideologis tinggi dan fanatik yang mereka perjuangkan untuk menggantikan tatanan nilai dan sistem yang sedang berlangsung. Dalam kegiatannya mereka seringkali menggunakan aksi-aksi yang keras, bahkan tidak menutup kemungkinan berlaku kasar terhadap kegiatan kelompok lain yang dinilai bertentangan dengan keyakinan mereka. Kelompok ‘Islam radikal’ seringkali bergerak secara bergerilya, walaupun banyak pula yang bergerak secara terang-terangan.

Gerakan keagamaan radikal bagi bangsa Indonesia bukan hal baru. Sartono Kartodirdjo, dalam buku Protest Movement in Rural Java, mencatat beberapa pemberontakan petani di pedesaan Jawa pada abad ke sembilan belas awal abad 20 sebagai gerakan protes yang memiliki corak radikal (Kartodirdjo, 1973). Gerakan radikal sering dikaitkan dengan kehadiran Ratu Adil dalam menghadapi kondisi sosial politik yang tidak mengenakkan bangsa terjajah. Beberapa tokoh dipersepsi sebagi Ratu Adil adalah Pangeran Diponegoro yang memimpin perang Jawa pada tahun 1825-1830 dan juga tampilnya HOS. Cokroaminoto sebagai pemimpin pergerakan yang sering disebut sebagai raja tanpa mahkota. (Kartodirjo, 1984).

Sementara itu Kuntowijoyo mencatat bahwa sampai abad kesembilan belas, pola gerakan Islam di Indonesia bersifat komunal. Para tokoh pemimpin Islam menggunakan solidaritas pedasaan, solidaritas petani misalnya, untuk menggerakkan perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Munculnya Sarikat Dagang Islam pada awal abad 20, yang mencoba menghimpun kekuatan –wong cilik– dengan memperluas orientasi gerakannya pada level ekonomi, politik dan agama maka organisasi ini kemudian memperoleh basis yang lebih kukuh sehingga menjadi organisasi besar dan mencakup kawasan yang sangat luas, setelah berubah menjadi Syarikat Islam atau SI ( Kuntowijoyo, 1991:195-196). Gerakan rakyat yang tampil dalam bentuk-bentuk seperti surat kabar dan jurnal, rapat dan pertemuan, serikat buruh dan pemogokan, organisasi dan partai, novel, nyanyian, teater dan pemberontakan, merupakan fenomena yang paling menonjol bagi orang Belanda untuk melihat kebangkitan bumi putra pada awal abad XX ( Shiraishi, 2005). Lebih lanjut sarjana Jepang ini menyatakan bahwa Kartini adalah ibu yang melahirkan kebangkitan nasional Indonesia; BO dan Indische Partij (IP) sebagai pendahulu gerakan nasionalis; Sarekat Islam dan Muhammadiyah sebagai pendahulu gerakan Islam; dan Indische Sociaal Democratische dan PKI sebagai pendahulu gerakan komunis (Shiraishi, 2005: xii). Kelompok-kelompok pergerakan ini seringkali menunjukkan radikalisme seperti yang ditunjukkan oleh SI lokal maupun PKI.

Militansi Islam modern menguat di Indonesia selama akhir tahun 1949 sampai dengan awal tahun 1950-an. Darul Islam (DI), sebuah kelompok Islamis radikal, yang memiliki visi mendirikan negara Islam di Indonesia, melakukan pemberontakan di Jawa Barat pada tahun 1950-an (C.van Dijk: 1983: 367). Pemberontakan DI dapat dihancurkan, tetapi radikalisme yang berafiliasi dan memiliki koneksitas dengan ideologi Darul Islam tetap berlangsung hingga akhir 1970-an. Pada pertengahan 1977, rezim Soeharto menangkap 185 orang yang sebagian besar adalah anggota DI yang terlibat gerakan yang dikenal dengan Komando Jihad. Para anggota organisasi yang ditangkap dan diadili menyatakan bahwa gerakan mereka adalah meneruskan cita-cita Kartosuwirjo dan berambisi mendirikan Negara Islam Indonesia (Sharif Shuja, Terrorism Monitor. Vol 3, Issue 8, April 21,2005 B.J. Boland, 1985: 65; Muqoddas, 2011: 125).

Gerakan Islam bawah tanah juga melakukan tindak kekerasan bahkan disertai teror peledakan bom pada tahun 2000 dan tahun-tahun selanjutnya. Kali ini, bom meledak di beberapa tempat, dan yang menjadi sasaran adalah gereja, rumah duta besar Philipina, pusat wisata di Kuta Bali, hotel JW. Marriott Jakarta, Kedutaan Australia, Bali II, JW Marriott dan hotel Rizt Carlton di Jakarta. Awalnya banyak pihak yang terkejut dan tidak percaya, bahwa pelaku peledakan bom tersebut adalah sebuah gerakan Islam yang kemudian dikenal dengan nama al Jama’ah al Islamiyah. Wakil Presiden, Hamzah Haz dan Menteri Agama Said Agil Husein Al Munawar adalah diantara mereka yang menyatakan terorisme itu tidak ada di Indonesia (Republika, tanggal 26 Maret, 2002).

Mantan Kepala Badan Koodinator Intelijen Negara (BAKIN) Z.A. Maulany, termasuk orang yang tidak mempercayai peledakan bom Bali I dapat dilakukan oleh sebuah gerakan Islam. Bom Bali adalah isu untuk mendiskriditkan Islam, dan fitnah semata. Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa ledakan bom yang memiliki daya rusak tinggi, menggunakan bahan C4 atau micro nuclear, hanya dapat dilakukan oleh militer (Tim Advokat untuk Abu Bakar Ba’asyir, kepada PN Jakarta Selatan, 2011: 6). Pendapat yang kurang lebih sama juga muncul dalam wacana publik. Laksamana (purnawirawan) Mulyo Wibisono, mantan Komandan Satuan Tugas Intelijen Badan Intelijen Strategis Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (BAIS-ABRI) dalam sebuah dialog yang disiarkan oleh Metro TV juga menyatakan bahwa terorisme itu ada sponsor, para pelaku hanya dapat merakit bahan-bahan, sedangkan bahan yang diledakkan buatan pabrik. Dari mana mereka mendapat bahan peledak tersebut? Inilah yang tidak pernah diungkap (Wawancara dengan Laksamana (pur). Mulyo Wibisono, di Duren Sawit, Jakarta, tanggal 19 Oktober 2012). Silang pendapat terkait terorisme di Indonesia membuat masyarakat ragu, apakah terorisme benar-benar ada atau hanya sebuah permainan atau pesanan dari pihak asing. Benarkah pelaku tindak pidana terorisme adalah mereka yang tergabung dalam gerakan Islam radikal? Terlepas dari silang pendapat tersebut, masyarakat telah merasakan bahwa pasca reformasi di Indonesia paham dan gerakan radikal telah tumbuh subur. Mereka berbicara keras, melakukan tindakan keras terhadap apa yang dipandang berbeda dengan pandangan keagamaan mereka.

Kelompok-kelompok garis keras inilah yang dewasa ini disebut gerakan Islam radikal. Diskursus gerakan Islam radikal pasca reformasi dimulai dengan Laskar Jihad di Ambon, kemudian gerakan Al Jama’ah al Islamiyah dan yang paling mutakhir adalah Islamic State of Irak and Syria (ISIS). Beberapa organisasi masa bercorak agama yang memaksakan kehendaknya dengan dan atas nama agama juga disebut sebagai gerakan radikal. Jamhari dan Jajang Jahroni mengelompokkan Front Pembela Islam (FPI), Laskar Jihad, Hizbut Tahrir, Majlis Mujahidin Indonesia (MMI) sebagai kelompok Salafi Radikal di Indonesia (Jamahari dan Jajang Jahroni, 2004). MMI juga memiliki sayap militer yang bernama Laskar Mujadidin Indonesia, Laskar Santri, Laskar Jundulllah, Kompi Badar, Brigade Taliban, Corps Hizbullah Divisi Sunan Bonang dan Pasukan Komando Mujahidin (Syamsul Arifin dan Hasan Bachtiar, 2013; 28). MMI kemudian pecah dan berdirilah Jama’ah Ansharut Tauhid (JAT), yang dideklarasikan di Asrama Haji Bekasi pada 17 September 2008. MMI dipimpin oleh M. Thalib, sedangkan JAT dipimpin oleh abu Bakar Baasyir. Sementara itu Endang Turmudzi dan Reza Sihbudi dkk, memasukkan Pesantren Al Mukmin (Sukoharjo), Pesantren al Islam (Lamongan), Front Pemuda Islam Surakarta (FPIS), Komite Persiapan {Penegakan Syariat Islam (KPPSI) Sulawesi Selatan, DI/NII sebagai Islam radikal ( Endang Turmudzi dan Riza Sihbudi, 2005).

Gerakan Islam radikal yang kemudian menebar teror sejak tahun 2000 terus berlangsung hingga sekarang. Belum ada tanda-tanda berhenti meskipun program penanganan terorisme telah dilakukan disertai dengan program deradikalisasi dan usaha-usaha preventif. Ansyaad Mbai menyatakan, tahun 2013 menjadi bukti bahwa terorisme masih menjadi ancaman nyata bagi negeri ini. Sepanjang tahun ini telah ditangkap 94 orang tersangka teroris. Mereka terlibat beragam kasus, mulai dari perampokan, serangan bom hingga penembakan polisi. Di antara para pelaku kekerasan ini terdiri dari dua kelompok teror yang paling berbahaya yaitu Mujahidin Indonesia Barat (MIB) yang dipimpin oleh Abu Umar dan kemudian dilanjutkan oleh Abu Roban, dan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang dipimpin oleh Santoso (Mbai, 2014: 21). Beberapa hari yang lalu, tertangkap 4 orang yang diduga teroris dari Turkistan yang akan menuju Poso.

Radikalisme Kiri

Ideologi kiri berpandangan bahwa realitas sosial tidak cukup dipahami dan dimengerti, melainkan harus diubah. Kondisi sosial yang timpang disebabkan oleh ketidakadilan, penindasan dan dominasi kelompok harus dikoreksi dengan gerakan sosial dan gerakan politik secara radikal. Ada berbagai bentuk radikalisme kiri, tergantung kepentingan dan isu-isu politik yang mereka inginkan. Ada gerakan radikal kiri yang paling kuno seperti sosialisme komunitarian, sosialisme utopia yang muncul sebelum Marxisme. Setelah itu muncul Leninisme-Marxisme, komunisme, Sosialis demokrat, Trotskyisme, dan Maoisme.

Pada tahun 1960-1970-an muncul dokumen “Port Huron Statement” yang ditulis oleh Tom Hayden pada tahun 1964 dan diratifikasi sebagai pernyataan ideologis gerakan mahasiswa untuk masyarakat demokratis.Masyarakat demokratis menandai lahirnya gerakan Kiri Baru di AS. Mereka memperjuangkan perlunya “demokrasi partisipatoris” untuk melawan demokrasi perwakilan yang didominasi oleh elit-penguasa (Ali, 2012; 9). Tujuan utama dari gerakan “Kiri Baru” adalah membongkar semua bentuk donimasi. Prinsip etik yang mendasari seluruh gerakan yang begitu beragam adalah kepercayaan mereka kepada demokrasi, kebebasan, persamaan, dan solidaritas kepada segenap lingkungan kehidupan termasuk ras, gender, lingkungan sipil, dan ekonomi.

Kelompok kiri menetapkan Marxisme, Leninisme, dan Maoisme (MLM) sebagai ideologi yang membimbing cita-cita revolusioner dan gerakan internasional revolusioner. Oleh karena itu Partai Rakyat Demokratik (PRD) di Indonesia, meski Marxisme-Leninisme menjadi ideologi mereka, juga menggalang ploretariat agraria. Menggalang kekuatan dari kalangan buruh, tani, nelayan dan juga mahasiswa seperti Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID). Mereka juga menggalang masa rakyat miskin perkotaan, dan pemuda-mahasiswa kiri dalam bentuk Forum Kota (Forkot). Gerakan semacam ini muncul dalam situasi kekacauan sebagaimana Indonesia pada menjelang dan masa awal reformasi. Salah satu bentuk aksi radikal mereka adalah tindakan anarkis mereka pada tanggal 27 Juli 1996 terkait dengan konflik Partai Demokrasi Indonesia kubu Suryadi versus kubu Megawati yang berakibat pada kerusuhan ( Tanjung, 2006: 138).

Selain perjuangan melalui partai, kelompok kiri radikal juga bergerak melalui gerakan sosial atau front-front yang dibentuk seperti Front Perjuangan Rakyat (FPR), untuk menyatukan perjuangan buruh dan tani. Dalam barisan ini terdapat Aliansi Gerakan Reform Agraria (AGRA). Gerakan serikat Buurh Independen (GSBI), Front Perjuangan Buruh Sejabodetabek (FPBJ), Aliansi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI). Mereka juga memasuki kelompok mahasiswa seperti Front Mahasiswa Nasional (FMN), Lembaga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) dan kelompok sosial lainnya seperti Komite Perjuangan Rakyat Miskin Kota ( Ali, 2012: 24).

Gerakan Liberal di Kalangan Muslim

Di kalangan anak muda NU, penganut dan pendukung faham ASWAJA, pada akhir dekade 1990-an mengembangkan faham Islam liberal. Mereka memproklamirkan lahirnya Jaringan Islam Liberal (JIL) pada tanggal 8 Maret 2001 dalam sebuah diskusi untuk pencerahan dan kebebasan pemikiran Islam Indonesia ( Nuh, 2007: xvi). Mungkin banyak yang bertanya, ketika koordinator Jaringan Islam Liberal, Ulil Abshar Abdalla, menyatakan bahwa akar-akar liberalisme pemikiran keislamannya justru dari ilmu-ilmu tradisional seperti ushul fiqh dan qawaidul fiqh yang dahulu diajarkan oleh para kyai pesantren. Pemikiran yang dilontarkan oleh cendekiawan NU meliputi banyak hal yang berpotensi menimbulkan pandangan kontroversial menyangkut bidang akidah, fikih maupun tasawuf. Ber-Islam tidak berarti sama dengan menjadi ekstrim. Atau sikap benar dalam Islam itu sama dengan berlaku hitam putih? Bukankah al-Qur’an berpesan: ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, hai orang-orang yang menerima Kitab Suci dari Tuhan, janganlah terlalu “ekstrem” dalam beragama. Nabi pun bersabda: yassiru wa la tu’assiru, mudahkanlah dan jangan dipersulit ( Abdalla, 2005: 43-46).

Mujamil Qomar dalam disertasinya menyimpulkan bahwa diantara pemikiran-pemikiran para cendekiawan NU, ternyata telah banyak gagasan yang jauh keluar dari dari batas-batas tradisi pemikiran NU. Pemikiran para cendekiawan NU seperti Abdurrahman Wahid, Sahal Mahfudz, Masdar Masudi, Said Agil Sirat, Ali Yafi, Thalhah Hasan telah memberi implikasi iklim intelektual di kalangan angkatan muda NU, baik mahasiswa, pelajar maupun santri pesantren. Bahkan diantara memerka ada yang memiliki pemikiran lebih liberal dibanding pada ulama cendekiawan mereka. Anehnya, pemikiran yang mencoba menentang tradisi pesantren itu ternyata mendapat dukungan deari kyai-kyai tua ( Qomar, 2002: 273; Feillard, 2008: 388). Lengkap sudah, sejak akhir tahun 1990-an Indonesia menjadi tempat persemaian faham radikal dan liberal.

Pemikiran liberal sudah berkembang menjadi gerakan. Diskusi digelar diberbagai kampus. Artikel dalam jurnal dapat dijumpai, seperti “indahnya kawin sesama jenis” yang diterbitkan oleh jurnal di IAIN Walisongo, Semarang. Beberapa kampus IAIN dalam orientasi studi mahasiswa baru, berani memasang spanduk yang sangat liberal, menghujat dan cenderung melecehkan. Beberapa tahun yang lalu di Bandung muncul spandul “ Daerah Bebas Tuhan” dan beberapa minggu yang lalu di UIN Sunan Ampel juga muncul spanduk “ Tuhan Telah Membusuk”. Kasus-kasus tersebut adalah beberapa contoh tentang perkembangan paham liberal. Ironis memang, kalau di kalangan pendidikan tinggi Islam berkembang paham liberal, di kampus perguruan tinggi umum dan bahkan sekolah-sekolah menengah berkembang paham Islam radikal.

Pemeliharaan Faham ASWAJA

Faham Aswaja sedang terancam baik dari dalam maupun dari luar. Ancaman dari luar datang dari faham-faham (isme) yang tidak bersumber dari wahyu, cenderung pada empiris positifistik seperti kapitalisme, liberalisme dan sekularisme. Faham-faham ini sejatinya memisahkan antara manusia dengan Tuhan dengan berbagai argumen. Dari dalam komunitas Islam juga muncul faham-faham yang bersumber pada pemikiran dan kontempelasi. Pengaruh pemikiran jelas-jelas meninggalkan dampak berupa lahirnya banyak madzhab baik dalam kalam, fiqh dan akhlak tasawuf. Masing-masing madzhab memiliki metode berbeda dalam memahami teks suci al-Qur’an dan as-Sunnah. Tidak mengikuti salah madzhab juga produk pemikiran. Persaingan, perselisihan hingga konflik terjadi antara kelompok umat, apakah karena faham, aliran atau gerakan bila memperebutkan dukungan dan sumber daya. Tafaruq dan firqah merupakan dampak dari perbedaan (ikhtilaf). ASWAJA muncul dalam sejarah pemikiran dan gerakan Islam sebagai jalan tengah, karena asumsi, paradigma dan metode berfikir yang dipergunakan berdasarkan realitas empirik dengan bimbingan wahyu. Etika beda pendapat (adab al ikhtilaf) juga sudah dikembangkan sejak awal kemunculannya, dan dipraktekan oleh para ulama sepanjang masa melalui aqidah lurus dan akhlak yang terpuji.

Pemerintah Indonesia, ulama dan organisasi masa Islam berkepentingan dan memiliki tanggungjawab untuk memelihara faham ASWAJA. Doktrin ASWAJA dan ideologi Pancasila memiliki watak yang sama, yaitu moderasi. Bagaimana umat Islam Indonesia yang jumlahnya paling besar dalam komposisi kependudukan, menerima Pancasila sebagai dasar negara? Jawabnya adalah Pancasila itu moderasi antar faham, aliran, golongan, ras. ASWAJA juga sebuah faham moderat dalam Islam. Ia merupakan jalan tengah antara radikalisme dan liberalisme. ASWAJA menghargai pluralitas dan perbedaan termasuk beda agama dan keyakinan, karena wahyu dan pengalaman sejarah menuntunnya untuk menghargai perbedaan tersebut. Atas dasar itulah, lembaga pendidikan dan pengajaran agama baik di rumah tangga, sekolah maupun masyarakat terus menerus mengajarkan faham ASWAJA. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi pengawal kelurusan akidah dan akhlak umat Islam melalui Komisi Pengkajian dan Komisi Fatwa. Pemerintah, khususnya Kementerian Agama RI telah memiliki unit kerja untuk melakukan penelitian dan pengembangan kehidupan keagamaan yang salah satu hasilnya adalah pengumpulan informasi dan penanganan aliran sesat.

Penutup

Faham Aswaja yang telah menjadi bagian dari sistem keberagamaan masyarakat muslim Indonesia terus menerus mengalami penilaian dan kritik secara internal, dikoreksi dan disesuaikan dengan perkembangan. Pengertian Aswaja secara sempit sudah ditinggalkan, dan pengertian secara inklusif diterima dan dikembangkan. Namun watak dan corak khas faham Aswaja; moderasi (tawashut), keseimbangan (tawazun), dan berkeadilan (adalah) tetap dijaga dan dipelihara.

Meskipun orientasi keagamaan sebagian penganut Aswaja telah berubah ke arah fundamental-radikal, atau progresif liberal, tradisi yang selama ini berkembang dalam masyarakat tetap terpelihara dengan baik. Bahkan beberapa dekade terakhir telah terjadi konvergensi pemahaman di kalangan umat. Tantangan yang paling mengkhawatirkan adalah berkembangannya faham dan sikap hidup materialistik, yang juga sudah disinyalir dalam al-Qur’an (bal tu’sirunal hayata al-dunya, wa al-akhiratu khairun wa abqa). Pembacaan terhadap kecenderungan duniawi berbanding dengan kesiapan menghadapi masa depan (ukhrawi) meniscayakan pemahaman kebergamaan yang moderat, toleran dan kesediaan berdialog serta bekerjasama lintas madzhab dan lintas keyakinan agama.

Banjarmasin, 17 September 2014

 

Daftar Pustaka

 

Abdalla, Ulil Abhar

2005       Menjadi Muslim Liberal, Penerbit Nalar kerjasama dengan Jaringan Islam

Liberal, Freedom Institute.

Alatas, Ismail Fajrie

2010   “ Menjadi Arab: Komunitas Hadrami, Ilmu Pengetahuan Kolonial & Etnisitas,

Dalam LWC. Van den Berg, Orang Arab Nusantara, Jakarta, Komunitas Bambu.

Ali, As’ad Said

2012     Ideologi Gerakan Pasca Reformasi, Jakarta, LP3ES.

Atho Mudzhar

2012     Menjaga Aswaja dan Kerukunan Umat, Jakarta, Puslitbang Kehidupan Keaga

maan, Balitbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

Berg, LWC. Van den

2010     Orang Arab di Nusantara, Jakarta, Penerbit Komunitas Bambu (terj. Rahayu H)

Dhofier, Zamakhsyari

1982     Tradisi Pesantren : Studi tentang Pandangan Hidup Kyai, Jakarta, LP3ES.

Feillard, Andree

2008       NU vis-a-vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna, Yogyakarta, LKIS.

Hasan, Noorhaidi

2008       Laskar Jihad: Islam, Militansi, dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca

                       Orde Baru, Jakarta Penerbit LP3ES dan KITLV Jakarta.

Ismail, Faisal

2001       Islam and Pancasila: Indonesia Politics 1945-1995, Jakarta, Balitbang dan Dik

lat Departemen Agama RI.

2004     Dilema NU Di Tengah Badai Pragmatisme Politik, Jakarta, Badan Litbang dan

Diklat Departemen Agama RI.

Jamhari, Jajang Jahrani (peny)

2004           Gerakan Salafi Radikal di Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Jaiz, Hartono Ahmad

2002       Aliran dan Paham Sesat di Indonesia. Jakarta, Pustaka Al-Kautsar.

Kurzman, Charles

2003     Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-Isu Global.

Jakarta, Paramadina.

Mbai, Ansyaad

2014             Dinamika Baru Jejaring Teror di Indonesia. AS Production Indonesia

Mufid, Ahmad Syafi’i

2006     Tangklukan, Abangan dan Tarekat: Kebangkitan Agama di Jawa. Jakarta,

Penerbit Obor.

2011     Al-Zaytun The Untold Stories: Investigasi terhadap Pesantren Paling Kontrover

                       Sial di Indonesia, Jakarta, Penerbit alvabet.

2011     Perkembangan Paham Keagamaan Transnasionql di Indonesia, Jakarta,

Puslitbang Kehidupan Keagamaan Balitbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

2012     Motivation and Root Causes of Terrorism, Jakarta, INSEP.

2012     “ Setelah Jihad dan Bom: Diskursus Dakwah Pada Masyarakat Plural” dalam

Harmoni, Vol. 11 No.2 Januari-Maret.

2013     “ Radikalisasi dan Terorisme Agama, Sebab dan Upaya Pencegahan” dalam

Harmoni, Vol. 12 No.1 Januari-April.

Nuh, Nuhrison M (ed)

2007     Faham-Faham Keagamaan Liberal Pada Masyarakat Perkotaan, Jakarta

Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.

Pijper, G.F

1984     Beberapa Studi Tentang Sejarah Islam di Indonesia 1900-1950, Jakarta

Universitas Indonesia-Press. (terj. Tujiman dan Yessy Augusdin).

Qomar, Mujamil

2002       NU “Liberal” Dari Tradisionalisme Ahlussunnah ke Universalisme Islam,

Bandung, Penerbit Mizan.

Samudra, Imam

2004       Aku Melawan Teroris, Solo, Penerbit Jazera.

Shiraishi, Takashi

2005             Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926. Jakarta

Grafiti.

Tanjung, M. Alfian

2006     Mengganyang Komunis: Langkah&Strategi Menghadapi Kebangkitan PKI,

Jakarta, Taruna Muslim Press.

Thoha, Anis Malik

2005       Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis, Jakarta, Penerbit Prespektif.

Tim Peneliti

2006     Faham-Faham Keagamaan Liberal Pada Masyarakat Perkotaan, Jakarta, Puslit

bang Kehidupan Keagamaan, Balitbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

Turmudi, Endang dan Riza Sihbudi (ed)

2005     Islam dan Radikalisme di Indonesia, Jakarta, LIPI Press.

 

 

 

ISIS, Sunni, dan Syiah

Syafii-MOleh: Dr. KH. Ahmad Syafi Mufid – Ketua FKUB Provinsi DKI Jakarta dan Peneliti Utama Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama.

Kontroversi Islamic State of Irak and Syria (ISIS), kian merebak sekaligus membingungkan. Kekejaman ISIS dalam membantai musuh-musuhnya, terutama yang berasal dari Mazhab Syiah, benar-benar membuat merinding siapa pun. Jejeran kepala manusia yang dipenggal oleh tentara ISIS, seperti ditunjukkan dalam Youtube, benar-benar mengesankan bahwa “Islam” sedang menuju zaman barbar. Bendera ISIS yang berisi kalimat tauhid, sangat kontras dengan makna kalimat tauhid tersebut. Dunia internasional saat ini sedang menonton “panggung kebiadaban ISIS” yang mengusung kalimat Laa ilaaha Illah Muhammad Rasulullah!

Saat ini di sosmed – seperti youtube, fasebook, dan lainnya – tengah beredar siapa jati diri pemimpin ISIS – Abu Bakar al-Baghdadi. Menurut Edward Snowden – pembuat Wikileak – nama asli Abu Bakr adalah Elliot Shimon atau Sam’un Ilot– putra pasangan Yahudi. Elliot “al-Baghdadi” Shimon, menurut Snowden, adalah seorang agen Yahudi yang bertugas memecah belah umat Islam sekaligus mengorganisir kalangan Islam radikal untuk menjatuhkan Islam, baik secara internal antarumat Islam maupun secara internasional. Betulkah tuduhan itu? Mungkin perlu diselidiki lebih lanjt. Namun satu hal sangat jelas: paham radikal dan ekstrim yang ditunjukkan ISIS ternyata tidak mengarah pada pembelaan terhadap Palestina yang tengah dibombardir Israel. Sebaliknya, ISIS malah menyerang pemerintah Irak dan Siria yang dipimpin orang-orang Syiah. Dari fakta-fakta tersebut, ISIS tampaknya lebih concernuntuk menghabisi muslim Syiah ketimbang memerangi Bangsa Yahudi yang selama ini menjadi monster menakutkan di Paestina. Yang menarik, ISIS mengklaim dirinya sebagai pengikut sunni. Sedangkan negeri-negeri yang tengah diserangnya, Siria dan Irak, dicap sebagai negeri syi’ah. Dengan mendikhotomikan sunni dan syiah inilah, ISIS berhasil mempengaruhi para pengikut muslim sunni, termasuk di Indonesia. Propaganda anti-syiah yang masih di Indonesia menjadikan kaum syiah seperti musuh yang harus dienyahkan.

Sunni ala ISIS versus Sunni Indonesia

Islam madzhab Sunni adalah madzhab atau aliran dalam Islam yang eksis dan dominan sepanjang sejarah, khususnya di kawasan Nusantara. Diawali dengan hubungan dagang antara penduduk pribumi dengan pedagang Arab, Persia, India dan Cina, penduduk Nusantara juga mengenal dan mengikuti agama dan madzhab yang mereka anut. Dalam kerangka ini kaum sayid yang berasal dari Hadramaut (Hadrami) mengambil peran penting dalam membangun model keberagamaan penduduk nusantara, karena selain berdagang, mereka juga menyebarkan agama Islam dan membangun tradisi. Mereka ini umumnya menganut madzhab Syafi’i dan mendominasi corak keIslaman pesisir Samudera Hindia (Alatas, 2010: xxxi).

Secara harfiyah, Ahlu Sunnah wal Jama’ah, adalah para pengikut tradisi Nabi Muhammad SAW, sahabat dan ijma’ ulama. Istilah ASWAJA sering digunakan untuk menyebut kaum atau komunitas yang menganut paham teologi (kalam) Asy’ariyah- Maturidiyah, menganut fiqh empat madzhab, utamanya Syafi’iyah dan tasawuf mengikuti pola pemikiran Imam al- Ghazali dan Syaikh Junaid al Bagdadi. Dahulu, mereka yang berpandangan seperti ini adalah orang-orang Nahdhatul Ulama (NU). Kaum NU inilah yang disebut dengan ASWAJA. Doktrin ASWAJA juga menjadi ciri utama dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan kader organisasi seperti Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor), Ikatan Pelajar Nahdhatul Ulama (IPNU), dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Muhammadiyah, Persatuan Islam, Syarikat Islam, Al Irsyad, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, meski jelas-jelas menganut faham Ahlus Sunnah wal Jama’ah tidak pernah disebut sebagai kaum ASWAJA. Sebabnya, Muhammadiyah dan organisasi-organisasi tersebut dalam pemahaman dan pengamalan Islam lebih menekankan kepada kembali kepada Al Qur’an dan Sunnah, menolak taklid kepada ulama, pemurnian aqidah, dan pengamalan tasawuf tanpa tarekat (Azra, 2012: xiii). Sementara itu, NU sebagai pendukung ASWAJA, menambah praksis ibadah dengan taqlid kepada ulama, mengamalkan apa yang disebut dengan fadha’il al-a’mal, dan tarekat. Faham Ahlu Sunnah wal Jama’ah dalam pandangan kyai di Jawa memiliki pengertian yang lebih sempit, tidak hanya untuk membedakan dengan faham dan penganut Syi’ah tetapi juga untuk membedakan dengan kelompok Islam modernis.

Perbedaan antara kelompok ASWAJA dengan kelompok modernis pada waktu lalu memang cukup tajam. Aswaja sering kali juga disebut “aliran lama” yang dianut oleh “kaum tua” berhadapan dengan “aliran baru” dengan penganut “kaum muda”. Di Jawa, kaum tua disebut “kaum kolot”. Antara kaum tua dan kaum muda pernah terjadi perselisihan seperti terjadi di Sumatera Barat. Beberapa daerah di Jawa juga terjadi perselisihan faham atau aliran “kolot versus baru” di Kudus Jawa Tengah (1926) dan juga di Babat, Jawa Timur karena masalah sepele, perjodohan antar anggota organisasi yang berbeda (Pijper, 1984: 101-152). Tetapi dalam tiga puluh tahun belakangan, telah terjadi konvergensi antara kelompok ASWAJA dengan modernis. Banyak pengikut NU atau Aswaja, terutama di perkotaan yang mengikuti praktik ibadah salat Tarawih 8 rakaat dan salat Idul Fitri maupun Idul Adha di lapangan. Sebaliknya, penganut “aliran baru” juga tidak menolak diajak “istighosah”, selamatan dengan membaca tahlil dan surat Yasin. Sekat budaya (cultural barrier) yang memisahkan keduanya telah runtuh. Hal itu disebabkan terjadinya dialog wacana dan dialog kehidupan yang intensif antara keduanya. Munculnya generasi muda dari kedua belah pihak yang mengakui adanya pluralitas, sehingga muncul paham “agree in disagreement”, membuat mereka memandang perbedaan pemahaman keagamaan dalam perspektif yang luas. Pertukaran pendidikan diantara kedua kelompok ini juga terjadi secara masif. Banyak anak orang NU yang sekolah di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi Muhammadiyah, dan sebaliknya banyak anak Muhammadiyah yang masuk pesantren milik kyai NU.

Faham Ahlu Sunnah wal Jama’ah di kalangan NU juga sudah tidak lagi sempit, isolatif, tertutup apalagi ekslusif, melainkan telah menjadi “faham terbuka” yang harus menerima pikiran-pikiran dari luar yang mengayakan (Ismail, 2004:131-134). NU dan Muhammadiyah sepakat bahwa keduanya adalah organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang tidak lagi menempatkan pertarungan politik sebagai tujuan yang dominan. Bahkan dalam perkembangan pemikiran keagamaan, kedua kelompok ini telah menerima Pancasila sebagai dasar negara yang bersifat final ( Ismail, 2001: 245-265). Ketegangan diantar kedua penganut faham keagamaan ini pernah kembali muncul seiring dengan ketegangan politik era reformasi yakni penurunan Gus Dur ( K.H. Abdurrahman Wahid) sebagai presiden oleh kelompok lawan politik yang dipimpin oleh Amin Rais, yang kebetulan tokoh Muhammadiyah.

ASWAJA pada masa orde baru (era pembangunan) memang mengalami perubahan dari pemahaman yang sempit menjadi semakin terbuka. Sebelumnya hanya menjadi faham anutan “kaum tua”. Beberapa saat setelah era reformasi kelompok Salafi (sebelumnya lebih dikenal Wahabi) juga mempropagandakan kelompoknya sebagai penganut ASWAJA. Bahkan dalam kerangka solidaritas kelompok dan politik keumatan, kaum Salafi membangun Forum Komunikasi Ahlu Sunnah Wal Jama’ah (FKAWJ) dipimpin oleh Ja’far Umar Thalib. Pria keturunan Arab Hadrami non sayid ini, memperoleh pendidikan dan pengajaran dari lingkungan al Irsyad dan Persatuan Islam, dua organisasi Islam yang menganut faham Salafi (puritan). Selesai mempelajari agama di Indonesia hingga Afganistan, Ja’far kembali ke Indonesia mengembangkan ajaran Salafi dan kemudian melakukan mobilisasi politik dengan membentuk FKAWJ sebagai organisasi payung bagi Laskar Jihad yang ia pimpin untuk membantu kaum muslimin dalam konflik Maluku dan Ambon ( Hasan, 2008). Selain kelompok Ja’far Umar, beberapa alumni Timur Tengah di Indonesia, utama alumni Saudi Arabia, aktif dalam dakwah dengan bendera Ahlu Sunnah Wal Jama’ah. Mereka mendirikan radio dan televisi dengan nama Radio Ahlu Sunnah wal Jama’ah yang disingkat menjadi “Roja” Jadi ASWAJA sekarang ini benar-benar sebagai nama yang diperebutkan oleh banyak kelompok. Padahal, dahulu hanya orang-orang NU yang menyebut dirinta ASWAJA.

Faham dan gerakan Salafi pada masa kini juga mengklaim dirinya sebagai ASWAJA, padahal dalam hal furu’ mereka berbeda dengan kelompok NU. Mereka tampil beda dengan mengenakan jubah panjang (jalabiyah), sorban (imamah), celana yang menggantung (isbal) dan memelihara jenggot (lihyah). Perempuannya mengenakan pakaian hitam-hitam yang menutupi semua tubuh dan wajah mereka, kecuali mata. Jika menyelenggarakan walimah, undangan dipisahkan dengan tabir antara laki-laki dan perempuan. Khutbah, ceramah dan pengajian yang mereka lakukan selalu dimulai dengan iftitah yang standar dan sama, mengacu pada iftitah khutbah Nabi SAW. Oleh banyak ahli, kelompok ini disebut gerakan neo-fundamentalism non-revolusioner ( Atho Mudzhar, 2012: 24). Menurut Mudzhar, Salafisme kontemporer merupakan Wahabisme yang dikemas ulang mengikuti pikiran Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Andul Wahab serta merujuk kepada pemegang otoritas fatwa Wahabi kontemporer seperti Abdul Azis bin Abdullah bin Baz (1912-1999) dan Muhammad Nasirudin Al-Bani (W. 1999). Persaingan dan perebutan pengaruh faham ASWAJA dan gerakan Salafi menjadi-jadi setelah Perang Teluk tahun 1990. Diantara mereka yang baru pulang belajar dari pusat-pusat Salafi di Timur Tengah (Saudi, Yaman, Pakistan) kembali ke Indonesia berebut sebagai wakil sah gerakan itu. Akibatnya, perpecahan dan konflik tidak dapat dihindari dan kemudian lahirlah Salafi Sururi (Jihadis) yakni kelompok yang mengikuti Muhammad bin Surur al-Nayef Zynal Abidin seorang tokoh oposan terhadap pemerintah Saudi Arabia. Salafi non Sururi (Salafi Dakwah) pengikut Bin Baz, Al Bani dan Muqbil bin Hadi al-Wadi’i. Wawancara kami dengan tokoh Salafi non Sururi menunjukkan bahwa diantara mereka terjadi ketegangan. Berebut kebenaran atas nama agama. Salafi Dakwah menganggap lawannya, kelompok Salafi Sururi atau Salafi Jihadis sebagai “khawarij” dan sesat pikir.

Lantas, di mana posisi ISIS dalam konstelasi tersebut di atas? Apakah klaim sunninya benar? ISIS pimpinan Al Bagdadi, sebelumnya adalah pimpinan Al Qaidah Irak. Sebagaimana kita ketahui Al Qaidah adalah gerakan yang mengusung paham radikal dan karenanya menafikan “liyan” dan bahkan menyebut sebagai kafir. Bagi mereka orang yang sudah diputus kafir boleh diperangi atau dibunuh. Inilah yang harus kita cermati. Kita bangsa Indonesia yang mempunyai Dasar Negara Pancasila, jelas terlarang “mengikuti” jejak ISIS yang barbar, yang bersebrangan dengan sifat Arrahman dan arrahim Allah. Klaim Al-Baghdadi sebagai khalifah Islam juga tak bisa dibenarkan karena basis kekhalifahan adalah umat (Islam), bukan bangsa. Para pengusung ide khilafah, seperti Huzbut Tahrir tidak dapat menerima kekhalifahan Al Baghdadi karena cara pengangkatan khalifah tidak memenuhi ketentuan syari’at. Bagi bangsa Indonesia yang umumnya juga menganut madzhab sunni, pandangan dan gerakan ISIS juga tidak sesuai bahkan bertentangan. Saat ini, ketika dunia sudah terdiri dari berbagai bangsa dan negara yang penduduknya meliputi berbagai agama, klaim kekhalifahan menjadi ahistoris. Negara-negara Arab yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam dan berbicara dalam satu bahasa, nyatanya menganut berbagai sistem pemerintahan seperti republik, emirat, kerajaan dan Republik Islam. Dalam konteks inilah kenapa Menag Lukamn Hakim Saifuddin melarang bangsa Indonesia berbai’at ke ISIS. Indonesia adalah negara bhinneka dan Pancasila adalah dasar negara yang sudah final.

* Tulisan ini terbit di Koran Sindo edisi senin 11 Agustus 2014.

DR. KH. Ahmad Syafi’i Mufid : Pimpinan Umat Beragama Harus Sosialisasikan Keputusan KPU serta MK

Dr. KH. Ahmad Syafi'I Mufid Ketua FKUB Provinsi DKI Jakarta

Dr. KH. Ahmad Syafi’I Mufid Ketua FKUB Provinsi DKI Jakarta

(FKUB – JAKARTA) Disela acara “Dialog dan Buka Puasa Bersama” jajaran pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi DKI Jakarta di Pura Aditya Jaya Rawamangun, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi DKI Jakarta, DR. KH. Ahmad Syafi’i Mufid menegaskan, agar seluruh pimpinan umat beragama diseluruh Indonesia dapat menenangkan umatnya pada saat setelah KPU mengumumkan hasil penghitungan suara Pilpres pada 22 Juli ini, serta tidak membuat suasana menjadi keruh.

Menurutnya, bangsa Indonesia sudah cukup lelah, karena sejak tahun 1955 hingga 2014 ini setiap 5 tahun selalu menggelar pemilihan Presiden, dan seringkali terjadi keributan, padahal dalam setiap proses Pemilihan Presiden sudah ada mekanisme dan sudah ada aturan sendiri, kondisi tersebutlah yang seringkali membuat bangsa ini tidak bisa maju dan selalu tertinggal dengan bangsa lain, karena kita tidak bisa bersaing dengan bangsa lain, karena selalu meributkan hal-hal yang seharusnya tidak perlu.

Demikian juga dalam proses Pemilihan Presiden yang baru saja kita laksanakan, Pesta Demokrasi tersebut hendaknya dapat menjadi penentu pembangunan kedepan, demikian juga Pilpres 2014 ini juga diharapkan akan melahirkan sosok Presiden RI yang benar-benar dipilih rakyat serta memperoleh legitimasi dari rakyat, siapapun yang terpilih adalah yang terbaik bagi Indonesia, dan harus bisa diterima oleh semua pihak.

KH Ahmad Syafi’i Mufid yakin proses pemilihan Presiden pada 9 juli lalu sudah berjalan dengan baik, karena partisipasi masyarakat cukup tinggi, oleh sebab itu jika ada yang menganggap pilpres yang sudah digelar ada yang tidak jujur, maka bisa melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana proses Pilpres tersebut, dan hasil dari MK hendaknya bisa diterima oleh pasangan kedua Capres, karena tidak mungkin ada Presiden Siang dan satunya Presiden Malam, Indonesia hanya memiliki satu presiden pada periode 2014 -2019, jika proses hingga ke MK sudah dilakui hendaknya pendukung yang menang dan yang kalah harus saling menghormati dan menghargai serta tidak boleh lagi ada persoalan lain.

“Kita harus junjung tinggi lembaga Negara seperti KPU dan MK, siapapun Capres terpilih adalah pilihan Rakyat Indonesia dan ini adalah takdir dari Allah SWT, dan kita wajib untuk menerimanya, Bangsa Indonesia tidak boleh terpecahbelah, karena kalau kita ribut, maka yang di untungkan adalah Negara lain,” pintanya. (Sos/Ridhwan)

KH. Ahmad Syafi’I Mufid: “Pilpres dan Agama”

KH. Ahmad Syafii Mufid - Ketua FKUB Provinsi DKI Jakarta

KH. Ahmad Syafii Mufid – Ketua FKUB Provinsi DKI Jakarta

(FKUB JAKARTA) Hari-hari menjelang pilpres kita disuguhi aktifitas keagamaan calon presiden yang sangat luar biasa. Ada capres yg berbuka bersama anak yatim dan ada pula capres yang pergi umrah. Sebelumnya mereka juga menghadiri acara doa bersama (istighosah) di masing-masing kelompok pendukung. Sungguh fenomena yang menarik, cara kedua capres kita ingin berteman dengan Tuhan (The Great Socius) ketika menghadapi pilihan rakyat.
Sayang sekali, entah mengapa hanya dalam beberapa jam setelah pencoblosan perasaan takut menggelayut di langit politik Indonesia. Kita semua tidak mengerti suasana batin di hati capres kita ketika masing-masing ketika mengumumkan kemenangannya dan pendukungnya seakan-akan mau merayakannya dengan arak-arakan. Sementara rakyat pemilih merasa miris dengan suasana keamanan dan ketertiban sore hari Rabu 9 Juli yang lalu.
Kalau saja pememerintah tidak siap dalam pengamanan pemilihan presiden kemarin pasti terjadi benturan para pendukung dan kerusuhan sosial. Penyebabnya adalah ketidaksabaran yang didorong oleh nafsu amarah yang meluap-luap.
Sepertinya bangsa ini sudah kehilangan kearifan, wacana hitung cepat (QC) seperti kredo baru kebenaran. Metode ilmiah sepeti Qc dianggap bebas bias; metodologi, orang-orang di balik pengguna metode QC dan penyandang dana. Awam pasti bingung menyaksikan pakar QC dan konentar pro dan kontra. Lagi-lagi masyarakat menjadi terbelah. Mestinya semua hasil QC dinyatakan “sementara” yang dilihat sebagai petunjuk dan tidak harus diyakini. Kemenangan seorang calon Presiden dan Wakil Presiden, sesuai peraturan perundang-undangan, adalah berdasarkan hasil perhitungan manual yang selenggaran oleh Komisi Pemilihan Umum. Hasil perhitungan yang dimaksud akan diumumkan pada tanggal 22 Juli yang akan datang. Semua orang tahu, tetapi memang seperti dinyatakan dalam kitab suci, manusia itu tergesa-gesa, buru-buru ingin menyelesaikan pekerjaan (pilpres), ingin segera memimpin dan menjadi presiden dan kemudian menikmatinya. Ia lupa bahwa pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh rakyat dan Tuhan.
Alhamdulillah, setelah seruan muncul dari pemerintah dan tokoh-tokoh agama maka ketegangan dan kecemasan kita sebagai bangsa menjadi menurun. Bisa kita bayangkan seandainya Pemilu Presiden tidak di bulan Ramadan, emosi para pendukung pasti lebih berkobar-kobar dan konflik mundah disulut. Kita juga berprasangka baik, di bulan yang mulia ini para pemimpin dalam malam-malam hari selama bulan Ramadan merenungkan tentang siapa dirinya, bangsanya dan tantangan yang dihadapi. Duh Gusti, saya ini tidak ada kekuatan dan kemanpuan kecuali atas perolongan -Mu. Dapatkah aku melaksanakan amanat bangsaku, mengantarkannya kepada kondisi yang lebih baik dibanding dewasa ini. Dapatkah aku memberantas korupsi yang merusak sendi-sendi ekonomi dan kesejahteraan rakyat? Dapatkan aku mempertahankan derajat dan martabat bangsa di mata dunia? Dapatkan saya memenuhi janji-janji dalam kampanye dan seterusnya. Renungan seperti ini menjadi berarti bagi tumbuhnya dialog calon presiden dengan Tuhannya. Sebuah dialog religius yang tidak ada campur tangan tim sukses dan pendukung.
Wahai bangsa Indonesia dan calon presiden RI, Indonesia adalah ‘eden in the east” surga di timur. Negeri yang diidealkan sebagai ” baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur”. Negeri yang “tata tentrem kerta rahaja” atau negara yang adil makmur berdasarkan Pancasila. Kapan cita-cita bangsa itu terwujud dan dirasakan oleh semua rakyat Indonesia? Jangan-jangan kita kembali merindukan masa lalu lagi seperti ungkapan ” enak jamanku tho?”

Pdt. Supriatno: “Puasa Adalah Manipestasi Keimanan”

IMG_0880

Jakarta 8/7/2014, Pdt. Suprianto memberikan sambutan pada acara buka puasa bersama yang diadakan oleh PGIW Jakarta di Restoran Handayani – Matraman

(FKUB JAKARTA) Bulan Romadhon merupakan bulan suci yang penuh berkah, bulan yang penuh kebaikan, bulan yang diyakini oleh umat muslim sebagai bulan yang baik, akan tetapi juga diyakini oleh sebagian umat non muslim.

PGIW Jakarta pada kesempatan ini mengadakan acara buka puasa bersama dengan para pengurus FKUB DKI Jakarta dan Pengurus PGIW Jakarta pada tanggal 8/7/2014 di Restoran Handayani Matraman Jakarta Pusat.

Pdt. Suprianto: Dengan Romadhon kita diingatkan agar tubuh itu harus dikelola sebaik mungkin, tidak hanya secara fisikal yang hanya bisa menahan lapar dan haus, tetapi yang secara subtansial dapat menahan hawa nafsu.

Dalam dunia yang makin konsumtif ini, bahwa tubuh dan kemampuan melawan hawa nafsu adalah prioritas yang harus diperhatikan imbuhnya.

Bulan romadhan juga memberi ruang silaturahmi bagi kita semua, puasa menjadi praktik keagamaan yang kami lihat sangat lengkap, utuh dan komprehensif, karna bukan hanya ada praktik ritual tapi juga ada praktik social , sehingga hubungan horizontal nya terbangun.

Pdt. Suprianto menambahkan dari pertemuan ini banyak meng inpirasi kami, dan kami juga mendapatkan kebarokahannya.

Dalam kitab suci kami “Puasa adalah manipestasi keimanan”

Selanjutnya Pdt. Suprianto mengucapkan syukur bahwa pilpres pada tahun ini dilaksanakan bertepatan dengan bulan romadhan.

Bulan puasa menjadi instrument yang mereduksi bahwa keinginan-keingian yang berbuat buruk itu bisa dikurangi (reduksi). kami percaya bahwa puasa baik untuk perjalanan bangsa kita, khususnya pada waktu kampanye, hingga kita terjaga keutuhan, persatuan dan persaudaraan imbuhnya.

Dalam pilpres tahun ini hanya ada 2 calon hingga terpolarisasi, dan polarisasi itu bisa dua hal: keterpihakan atau pemisahan ini berbahaya.

Kita harus bisa menjaga keruknan, dan keutuhan NKRI, jangan sampai terpecah belah dengan adanya pilpres ini lanjut Pdt. Suprianto.

Pada kesempatan ini sambutan dari FKUB DKI Jakarta disampaikan oleh H. Syarief Tanudjaya selaku wakil ketua FKUB DKI Jakarta.

Dalam sambutannya H. Syarief Tanudjaya menjelaskan bahwa pada acara buka puasa bersama ini selain acara silaturahmi, sekaligus kami menjalankan fungsi FKUB yaitu: satu dialog, dua menampung aspirasi, ketiga menyampaikan aspirasi , keempat sosialisasi peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kerukunan, dan kelima memberikan rekomendasi.

Pada kesempatan ini kami atas nama pimpinan FKUB menyampaikan permohonan maaf jika atas pelayan kami masih kurang memuaskan.

H. Syarief Tanudjaya mengatakan: dalam rangka pilpres yang akan berlangsung, yang paling utama kita sebagai pimpinan umat beragama mengimbau kepada umat kita agar tidak GOLPUT.

Selanjutnya umat dihimbau agar menjaga keamanan, keyamanan dan ketenraman dalam menjalankan pesta Demokrasi.

“Siapapun yang menang itulah adalah kemenagan rakyat Indonesia” imbuh H. Syarif.

Acara dilanjutkan dengan acara ramah tamah, buka puasa dengan hidangan yang telah disediakan oleh panitia.

Acara buka puasa bersama kali ini dihadiri oleh: Pengurus PGWI Jakarta, FKUB Wilayah dan Pengurus FKUB DKI Jakarta: H. Syarif Tanudjaya, Taufiq Azhar Rahman, H. Aris Binadi, H. Ellisman Ilyas, KH. Echa Abdillah, H. Zainudin, KH. Syamsul Ma’arif, dan Eko Budiono.(fkub/budi)

 

IMG_0880

Jakarta 8/7/2014, Pdt. Suprianto memberika sambutan dalam Acara Buka Puasa Bersama yang diselenggarakan PGIW Jakarta di Restoran Handayani – Matraman.

Paskah dan Dialog Lintas Agama dalam rangka Sukses Pemilu 2014 [1]

KH. Ahmad Syafii Mufid - Ketua FKUB Provinsi DKI Jakarta

KH. Ahmad Syafii Mufid – Ketua FKUB Provinsi DKI Jakarta

“Mengambil Pelajaran Dari Konsep Paskah Untuk Memilih Pemimpin Transformatif”

 

Dialog lintas agama yang diselenggarakan oleh FKUB Provinsi DKI Jakarta sejak putaran pertama, Maulid dan dialog lintas agama di kantor Syarikat Islam tanggal 23 Januari 2014 hingga yang keempat, Selasa 22 April 2014 Paskah dan dialog Lintas Agama di Gereja Katedral, memiliki tujuan antara lain untuk dijadikan modal intelektual dan pengalaman dalam merajut harmoni antar umat beragama. Dialog semacam ini juga memiliki arti bagaimana kita harus membangun toleransi dan meminimalkan konforntasi di kalangan umat beragama, khususnya antara umat Islam dan umat Kristiani. Di sisi lain, dialog yang digelar oleh FKUB pada tahun 2014 juga dimaksudkan untuk berpartisipasi dalam menyukseskan Pemilu legislatif dan prsesiden Republik Indonesia pada era pasca reformasi. Dialog lintas agama dimaksudkan dapat membangun toleransi dan meminimalkan konfrontasi, hasilnya sangat jelas dan nyata. Beberapa tahun terakhir, pasca Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.9 dan No.8 Tahun 2006, wajah hubungan antarumat beragama telah mengalami perubahan mendasar. Kalau sebelumnya inisiatif kerukunan selalu datang dari pemerintah, sekarang inisiatif tersebut tidak saja datang dari atas, tetapi telah datang dari bawah, yaitu masyarakat lintas agama (FKUB). Dialog seperti ini telah memberikan kontribusi yang nyata bagi terwujudnya kerukunan, tidak saja di Jakarta tetapi di seluruh dunia.

Diskusi akademik hubungan antara Kristen-Islam, telah berlangsung lama. Bahkan dimulai pada abad pertengahan, Ali At Thabari, Al Jahiz, Ibn Hazm dan Abu Hamid Al Ghozali telah melakukan dialog teologis tehadap masalah hubungan Islam dan Kristen. Pada era yang hampir bersamaan, Ibnu Arabi, Jalaludin Rumi, Fariduddin Atar, tokoh sufi membahas eksistensi Isa Al Masih dalam prespektif tasawuf. Pada zaman modern dialog antara Islam dan Kristen juga dilakukan oleh Muhammad Abduh dan madzahab Al-Manar. Bahkan Mahmud Saltut dan Ghumari terlibat polemik apologetik tentang kedatangan Yesus yang kedua (Olaf Schuman, 2013). Menurut pandangan Amin Abdullah, dialog teologis seperti di atas telah menguras energi dan membuang waktu demi polemik yang melelahkan. Pelemik ketuhanan tidak pernah berakhir di meja perundingan. Debat keyakinan atau kepercayaan tidak pernah selesai dengan membuka lembaran kitab suci. Bahkan perbedaan tajam di kalangan Islam pun tidak mudah dipecahkan. Konsep ketuhanan Imam Abu al_Hasan al-Asy’ari berbeda dengan konsep ketuhanan Imam Abu Manshur al Maturidi, apalagi antara Mu’tazilah dengan ahli sunnah dan Syi’ah. Masalah ketuhanan dan keyakinan sangat personal dan individual, pengetahuan manusia tentang Allah sangatlah terbatas, bukan pengetahuan yang sempurna dan menyeluruh (Abdullah, 2013: xvii). Dialog sufistik seperti yang dikembangkan oleh Ibnu al-Arabi, Jalaluddin Rumi serta Al Ghozali sangat lembut dan damai. Sedangkan dialog yang dibangun oleh para teolog cenderung keras dan konfrortatif. Perbedaan pendekatan, logika dengan hati nurani, ketika berbicara tentang Tuhan ternyata sangat berbeda. Logika membimbing manusia untuk menemukan ‘kebenaran’ atau ‘kesalahan’ nisbi, sedangkan hati nurani membimbing manusia menuju kepada cinta (mahabah).

Dialog lintas agama pada dasarkan akan mengarahkan umat beragama menjadi semakin religius yang sadar akan relasi. Identitas saya sebagai seorang muslim memiliki relasi yang sangat kuat dengan suadara-saudara yang non muslim. Kesadaran individu anda yang meyakini iman Kristiani tidak mungkin menafikan relasi anda dengan keyakinan-keyakinan lainnya karena hubungan relasional anda dengan keluarga, sahabat dan relasi lainnya. To be religious today is to be interreligious, demikian ungkapan Safaatun al Mirzanah dalam bukunya When Miystic Masters Meet, disertasi yang dipertahankan di Catholic Theological Union, Chicago, tahun 2008. Dialog lintas iman adalah berbicara mengenai Allah, dan tidak berbicara atas nama Allah, sehingga kita dapat melepaskan diri dari penghujatan dan pemberhalaan ( J.B. Banawiratma, 2009: xviii).

Dialog lintas agama adalah upaya untuk mencari pemahaman akan adanya titik temu, bukan untuk saling menafikan. Agama adalah cara untuk mencapai kebahagian dan kesejahteraan hidup. Agama harus mampu memberikan jawaban terhadap misteri kehidupan diri manusia itu sendiri, termasuk ketika mereka hidup bermasyarakat seperti berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, tujun kedua FKUB menyelenggarakan kegiatan semacam ini juga diharapkan menjadi bagian dari partisipasi dalam bidang politik, yakni menyukseskan Pemilu 2014. Sukses Pemilu tidak saja dalam proses penyelenggaraan, tetapi juga sukses dalam menghasil pemimpin-pemimpin transformatif yang mampu mewujudkan cita-cita bangsa. Romo Ignatius Suharyo dalam opini yang dimuat dalam Kompas, Sabtu, 19 April 2014 menyatakan; pada tahun ini umat Kristiani di Indonesia merayakan Paskah ketika bangsa Indonesia menjalani tahun politik. Kita semua berharap bahwa dengan terpilihnya para wakil rakyat yang baru dan pemimpin pemerintahan yang baru, bangsa Indonesia mampu masuk ke dalam dinamika baru transformasi kehidupan religius, sosial, budaya, politik, dan ekonomi menuju terwujudnya cita-cita bersama sebagai bangsa. Lebih lanjut beliau menyatakan; pesan Paskah adalah pesan pembaruan, transformasi seluruh segi kehidupan manusia. Demi transformasi itulah Yesus akhirnya dihukum mati. Kita, pemimpin dan tokoh agama, harus terus memberikan pelayanan dan bimbingan agar masyarakat beragama dapat menjadi bagian penting dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928 dan Rapat-rapat BPUPKI, yang telah melahirkan bangsa dan negara Indonesia adalah wakil-wakil dari masyarakat beragama, disamping wakil-wakil etnik dan golongan politik. Oleh karena itu, peranan pemuka agama tetap menyertai perjalanan bangsa merupakan panggilan dan sekaligus tugas pengorbanaan untuk sebuah negara-bangsa yang adil, makmur serta sejahtera.

Tentu saja, FKUB sebagai wadah perjumpaan tokoh dan pemimpin masyarakat beragama masih jauh dari yang diharapkan. Gagasan rintisan seperti inilah yang dapat disumbangkan oleh FKUB pada masa perintisan. Ke depan, FKUB diharapkan dapat mengahadirkan peranan yang lebih baik lagi dalam bersama-sama membangun bangsa. Tentu saja, untuk kepentingan tersebut, anggota FKUB di masa mendatang adalah pada pemikir, penggerak dan pemimpin umat beragama yang didukung oleh semua majelis agama dan pemerintah. Dialog-dialog untuk karya berjalan seiring dengan dialog lintas iman. Kerjasama kemanusiaan melalui format pendidikan manusia seutuhnya merupakan tema dialog yang mesti dikembangkan di waktu mendatang. Dengan demikian, FKUB adalah forum presensia dan bukan hanya forum yang ditanam tanpa buah. Selamat berjuang, selamat berkorban dan selamat menyongsong Indonesia baru yang maju dan sejahtera.

[1] Pokok-pokok pikiran disampaikan pada Dialog Lintas Agama di Gereja Katedral, Jakarta Pusat, 22 April 2014
[2] Ahmad Syafi’i Mufid adalah Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi DKI Jakarta.
PASKAH DAN DIALOG LINTAS AGAMA DALAM RANGKA SUKSES PEMILU 2014[1]

Agama Sebagai Faktor Pemersatu Bangsa: Peran FKUB Dalam Integrasi Nasional

Oleh: KH. Ahmad Syafi’i Mufid

Ketua FKUB Provinsi DKI Jakarta

Agama dan Integrasi Bangsa

Agama bagi bangsa Indonesia merupakan identitas primordial, sebagaimana suku, ras dan golongan. Agama dalam sejarah nusantara telah menjadi jati diri utama, yang tidak lekang karena panas dan tidak lapuk karena hujan. Buktinya, diawali dengan tumbuh kembang kerajaan Kutai, Tarumanegara, Mataram (Hindu) , kerajaan Sriwijaya (Budha), Kediri, Singosari, Majapahit (Hindu) dilanjutkan dengan Samodra Pasai, Bintoro, Ternate Tidore, Mataram (Islam) dan berakhir dengan era kolonial. Puncak-puncak kebudayaan bangsa dengan terbentuknya kesatuan politik yang bernama negara Indonesia juga berdasarkan Pancasila, dimana sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Keanekaan agama dan sukubangsa ternyata tidak menjadi penghalang lahirnya kesatuan bangsa dan negara. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, merupakan bukti bahwa pemuda lintas etnik dan agama mampu mewujudkan keanekaragaman suku dan agama menjadi satu bangsa, satu nusa dan satu bahasa yakni Indonesia. Kaum agama, khususnya tokoh pergerakan Islam, pada saat sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) juga dapat menempatkan posisi agama sebagai nilai, moral dan norma berbangsa dan bernegara, dan tidak memaksakan ajaran dan keyakinan Islam sebagai sumber hukum tata negara dan pemerintahan. Di sisi inilah agama memiliki fungsi positif dalam integrasi nasional.

Integrasi nasional sangat dipengaruhi oleh visi pemerintahan sebagai pelaksana kekuasaan negara. Pada awal era kemerdekaan, lahir beberapa pemberontakan daerah. Di mulai di Jawa Barat oleh DI/TII, Sumatera oleh PRRI, Sulawesi oleh Permesta dan Maluku oleh RMS. Salah satu sebab pemberontakan tersebut adalah masalah distribusi kekuasaan dan keadilan disamping tentu saja kesejahteraan. Ancaman disintegrasi juga muncul pada masa reformasi dengan wacana dan tuntutan sparatisme yang dapat ‘diselesaikan’ melalui kebijakan otonomi khusus. Ketika pemerintah sedang memperkuat integrasi nasional pasca reformasi, hubungan kerukunan antarumat beragama mengalami penurunan dengan munculnya berbagai konflik. Ada konflik etnik seperti Ambon, Maluku, Kalimantan, Poso. Konflik pendirian rumah ibadat di Jabodetabek, Papua, NTT, dan beberapa provinsi lainnya. Kekerasan mengatasnamakan agama dalam bentuk radikalisme dan terorisme juga marak terjadi sejak 2002 – 2011. Menurut Maswadi Rauf, fenomena seperti di atas menunjukkan kenyataan sosiologis yang bersifat universal, bahwa konflik sosial merupakan bagaian tak terpisahkan dalam hubungan sosial. Interaksi sosial negatif, yakni hubungan sosial yang tidak mampu memberi manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. Ketimpangan manfaat tersebut menimbulkan rasa ketidakadilan dan perselisihan, yang selanjutnya menyebabkan terjadinya gangguan sosial (Bahar dan Tangdililing, 1996:xi).

Memudarnya Kearifan Lokal dan Lahirnya Pranata Baru

Kearifan lokal yang sebelum masa reformasi sangat berperan dalam menjaga harmoni bagi masyarakat lokal, kini tidak lagi fungsional. Beberapa pranata seperti ‘pela gandong’, ‘rumah betang’, ‘reriyungan’ dan ‘selamatan’ sudah tidak memadahi lagi untuk memelihara dan menjaga integrasi masyarakat. Modernitas dan globalisasi informasi mendorong terwujudnya relasi sosial yang anomin. Solidaritas sosial cenderung bersifat organis dan tidak lagi bersifat mekanik. Emile Durhkeim dalam bukunya The Division of Labor menjelaskan; solidaritas mekanik didasarkan atas persamaan dan kesadaran kolektif yang masih sangat menghormati nilai-nilai keagamaan. Solidaritas organis cenderung menghapuskan konsep kolektifitas. Dalam solidaritas organis terdapat pembagian kerja yang jelas dan terstruktur yang tidak berkelompok sebagai segmen-segmen dalam solidaritas mekanik. Individualisme menjadi orientasi kerja meskipun kerjasama juga sebagai keharusan tetapi tujuannga adalah untuk kepentingan atau keuntungan individu masing-masing. Penghargaan sebuah prestasi lebih diwujudkan dalam bentuk uang atau materi yang bernilai uang. Kearifan lokal dalam masyarakat tidak lagi mengikat prilaku sosial warga masyarakat. Meskipun demikian, maraknya konflik sosial, mendorong warga masyarakat kembali kepada norma dan nilai komunitas.

Sistem pemilu yang diperkenal di Indonesia saat ini adalah contoh yang tepat untuk menggambarkan pembangunan politik atas dasar preferensi individu. Dalam pemilu kepala daerah atau pemilu nasional mereka yang berinteraksi adalah individu-individu otonom. Masing-masing mereka memiliki preferensi sendiri-sendiri, one man, one vote, one voice. Budaya baru yang memposisikan individualisme sebagai nilai, norma dan tatanan baru yang mendapatkan pembenaran atas nama prisip-prisnip demokrasi, hak asasi manusia dan modernitas. Contoh yang paling aktual adalah rekruitmen pemimpin pada level kabupaten/kota, provinsi dan nasional sangat ditentukan oleh politik uang (money politic). Dalam pengertian yang positif, ongkos untuk pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota atau provinsi mencapai jumlah ratusan juta rupiah. Untuk menjadi anggota DPR/DPD menghabiskan dana lebih dari satu milyar. Apalagi menjadi bupati/walikota dan gubernur. Fenomena ini menunjukkan uang sebagai kapital lebih utama ketimbang human capital itu sendiri dan sosial capital. Politik uang dan biaya mahal dalam pemilu berdampak pada kecurangan, banyak calon legislatif yang stres dan dendam politik pada sebagaian elit. Modal (uang), kekuasaan (politik) dan pasar (ekonomi) yang terpusat pada sekelompok orang, juga mendorong timbulnya prasangka, persaingan dan pertentangan atau konflik.

Konflik sosial yang marak terjadi di hampir seluruh kawasan Indonesia terkait dengan Pilkada merupakan bukti, betapa persatuan Indonesia pada saat ini berada pada posisi rawan dan terancam. International Crisis Group (ICG) mencatat sekitar 10 persen dari 200 pemilihan umum kepala daerah yang digelar sepanjang tahun 2010 diwarnai aksi kekerasan (Gudang Ilmu Sosiologi: blokspot.com/2013/01/konflik-dalam pilkada). Ketika kerawanan dan konflik sosial muncul, negara kembali mengundang tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk mengambil peran strategis dalam penanganan pertentangan tersebut (lihat Undang-Undang No.7 tahun 2012) tentang Penanganan Konflik Sosial). Pasal 13 ayat 1-2 UU No.7 tahun 2012 menyatakan bahwa penghentian kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a dikoordinasikan dan dikendalikan oleh Polri. Penghentian kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan/atau tokoh adat. Tokoh agama juga sebagai anggota satuan tugas penyelesaian konflik sosial sebagaimana diatur dalam pasal 42 dimana tokoh agama merupakan salah satu unsur masyarakat pasal 47 ayat 3 undang-undang tersebut.

FKUB dan Integrasi Bangsa

Konflik sosial juga terjadi dalam hubungan antarumat beragama dan intern umat beragama. Badan Litbang Departemen Agama mencatat bahwa konflik antarumat beragama bersumber pada sebab-sebab agama dan sebab non agama. Konflik antarumat beragama disebabkan oleh agama sebagian besar terkait dengan penyiaran agama dan pendirian rumah ibadat. Sikap pemerintah saat itu adalah mencoba untuk mengatur bagaimana agar tidak terjadi konflik, maka keluarlah Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.1 tahun 1969. SKB ini intinya mengatur tentang ijin untuk mendirikan rumah ibadat. Sepuluh tahun kemudian juga muncul SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.1 tahun 1979 yang intinya mengatur tentang penyiaran agama dan bantuan tenaga keagamaan. Sebelum SKB No.1 tahun 1969 dikeluarkan, pemerintah juga telah melakukan musyawarah antar pemimpin umat beragama pada tanggal 30 Nopember 1967 yang gagal menyepakati anjuran Presiden agara tidak melakukan penyiaran agama terhadap penduduk yang telah menganut agama tertentu. Kedua peraturan menteri ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik. Di samping itu, untuk kepentingan penanganan konflik, pada tahun 1980 pemerintah mengeluarkan surat keputusan pembentukan wadah musyawarah antaragama. Peraturan ini bertahan hingga era reformasi dan pada tahun 2006 keluar Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.9 dan No.8 tahun 2006. Peraturan ini merupakan penyempurnaan SKB No.1 tahun 1969. Penyempurnaan yang dimaksud, mencakup ruang lingkup tugas pemerintah daerah dalam memelihara kerukunan, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan pendirian rumah ibadat.

Saat ini FKUB telah berdiri di seluruh provinsi dan lebih dari 500 kabupaten dan kota. Tugas melakukan dialog, menampung aspirasi dan menyalurkan aspirasi, melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang kerukunan dan pemberdayaan masyarakat serta memberikan rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah ibadat. Awalnya banyak yang pesimis melihat peran lembaga baru ini. Sekarang FKUB telah menjadi bagian dari institusi yang mengintegrasikan bangsa lewat peran edukasi, advokasi dan silaturrahmi antartokoh agama.

(Materi ini disampaikan pada acara FGD Pra Rapimnas DPP LDII)

Xs. Tjandra R. Muljadi : KETELADANAN NABI KHONGCU MEWUJUDKAN KERUKUNAN SESAMA

Xs. Tjandra R. Muljadi, Xs. Djaengrana Ongawijaya tokoh Agama Konghucu, H. Fatahilah Kepala Kesbangpol DKI Jakarta, DR. KH. Ahmad Syafi'i Mufid Ketua FKUB Provinsi DKI Jakarta

Xs. Tjandra R. Muljadi, Xs. Djaengrana Ongawijaya tokoh Agama Konghucu, H. Fatahilah Kepala Kesbangpol DKI Jakarta, DR. KH. Ahmad Syafi’i Mufid Ketua FKUB Provinsi DKI Jakarta

Jakarta – Pada dasarnya semua Agama mengajarkan kerukunan antar umat beragama, serta masing-masing Agama juga memiliki Nabi yang menganjurkan dan berkewajiban umatnya untuk hidup saling rukun. Sebagaimana yang ada di kitab Shu jing / Su Keng II.II.V.21, ”Ya, tetapi kerjakanlah apa yang aku tugaskan. Ciptakanlah kerukunan dan keserasian. Hal tersebut diutarakan Xs. Tjandra R. Muljadi, Tokoh Agama Konghucu, disaat Diskusi Lintas Agama yang diadakan FKUB DKI Jakarta beberapa waktu lalu di Klenteng Shio Mie Taman Mini Jakarta Timur, yang dihadiri Kepala Kesbangpol DKI Jakarta, H. Fathillah, Kanwil Kemenag Provinsi DKI, Ketua FKUB DKI Jakarta, DR. KH. Ahmad Syafi’I Mufid, anggota FKUB se-DKI, Penasehat dan masyarakat.

Bahkan sudah tertuang di Kitab Shu Jing/Su Keng V.XII.IV.26), jika diri sendiri yang membuat tidak harmonis , kamu sendiri wajib membangun keharmonisan itu. Bila kota kamu benar-benar di suasanai kecerahan, itu menunjukan kamu benar-benar tekun melakukan pengabdian.Hal tersebut sesuai apa yang diajarkan Nabi Khongcu, Nabinya Agama Konghucu, ujar Tjandra kepada Progresif.

Menurut Tjandra, untuk mewujudkan kerukunan antar umat sesama atau beragama, harus dimulai dari Keluarga sendiri. Contohnya, Jalan suci seorang jun zi (kuncu) itu seumpama pergi ketempat yang jauh, harus di mulai dari dekat. Seumpama mendaki tempat yang tinggi arus dimulai dari bawah. ”Keselarasan hidup bersama anak istri itu laksana alat music yang ditabuh harmonis. Kerukunan diantara kakak dan adik itu membangun damai dan bahagia. Maka demikianla hendaknya engkau berbuat didalam rumah tanggamu. Bahagiakanlah anak istrimu.”

Bakan Nabi Khongcu bersabda : ”Dengan demikian yang menjadi ayah bunda pu akan tentaram hatinya” (kitab zho yong?tiong yong XIV:1-3)”. Juga Betapa indah pohon persik lebat rimbun daunnya. Laksana nona pengantin ke rumah suami, ciptakan damai dalam keluarga.” Dengan damai didalam keluarga barulah dapat mendidik rakyat Negara. ( kitab Da xue/tha hak IX:6).

Lanjutnya, kita manusia semua juga diharuskan menjadi Manusia berakhlak Mulia sesuai sabda Nabi z ixia : ”Jadilah engkau seorang umat Ru/ji yang bersifat junzi /kuncu, janaganlah menjadi umat Ru/ji yang xio ren/siau jin” (kitab lun yu/lun Gie VI:13). Bahkan sesuai sifat JUNZI/KUNCU Nabi bersabda : ”Seorang junzi/kuncu dapat rukun meski tidak dapat sama. Seorang xiao Ren/siau jin dapat sama meski tidak dapat rukun” (kitab lunyu/lun Gie XIII:23). (MR)

1 2 3 4