FKUB DKI Jakarta Upaya Meningkatkan Kebersamaan

Reformata Tabloid – PERBEDAAN yang ada di antara agama-agama yang ada di Indonesia, Jakarta khususnya, jangan dijadikan alat untuk memicu konflik. Sebaliknya harus dijadikan bukti kekayaan. Marilah kita terus membangun kebersamaan, kata Ketua MUI DKI Jakarta H. Munir Tamam MA dalam pertemuan informal para pemimpin ormas yang ada di Jakarta bersama FKUB (Forum Komunikasi Antar Umat Beragama) se-DKI Jakarta, di Jakarta pada 28 September silam.

Selain para anggota dan Ketua FKUB, hadir pula pimpinan FBR (Forum Betawi Rempug) KH. Lufi Hakim, tokoh pencak silat sekaligus tokoh masyarakat Jakarta Eddy Marzuki Nalapraya. Dari pihak Kristen, hadir Ketua Badan Pekerja Daerah GBI Jakarta Pdt. Paul Wijaya, Pdt. Shepard Supit dan tokoh kristiani lainnya.

Menurut Munir, semua tokoh agama memang memiliki perbedaan keyakinan, tapi sama-sama menda-patkan tugas untuk membawa ketenangan bagi masyarakat dengan bahasa agama masing-masing. Sebagai sama-sama anak bangsa, kita harus terlibat aktif dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa ini, terutama dalam koteks Jakarta yang merupakan tempat kita berkiprah, tambahnya.

Dalam sambutannya, Ketua BPD GBI Jakarta Pdt. Paul Wijaya menekankan bahwa pertemuan itu merupakan upaya awal untuk merekatkan hubungan sebagai sesama warga negara. Pertemuan ini digelar bukan karena ada masalah antara kita, tapi karena panggilan untuk menjadi terang dan garam yang harus memberikan kesejah-teraan bangsa bangsa, katanya. Untuk mewujudkan hubungan harmonis dan konstruktif antara umat Kristen dan muslim, kata Paul, harus terus digelar pertemuan-pertemuan yang bisa menautkan harapan. Perbedaan apapun janganlah dibesar-besarkan, tapi panggilan untuk saling mengasihi dan menolong satu sama lain itu yang harus terus dikumandangkan, katanya.
Menurut penyelenggara acara Drs. Achmad Kasir M. Pd., Ketua FKUB Jakarta Pusat, pertemuan itu merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Bersama Dua Menteri yaitu memberdayakan FKUB sebagai jembatan aspirasi antara umat beragama.

sumber: Reformata

FKUB Asked to Help Keep Polls Free From Ethnic, Religious Slurs

In a move aimed at curbing negative campaigns in the lead up to the second-round election for Jakarta governor in September, the city’s election supervisor has officially asked local religious leaders to keep the elections free from racial, ethnic and religious slurs.

The Jakarta branch of the Election Supervisory Committee (Panwaslu Jakarta) sent a letter on Thursday to the local Interfaith Communication Forum (FKUB).

In the letter, Ramdansyah, the committee’s chairman, requested that the forum play a role in encouraging religious leaders in the capital to prevent activities relating and/or leading to negative campaigning, espousing hatred based on the four so-called SARA pillars. SARA stands for suku (ethnicity), agama (religion), ras (race) and antargolongan (intergroup relations).

“Slanderous messages toward the gubernatorial election candidates are prohibited under the law,” Ramdansyah said.

Furthermore, the supervisory committee called on religious leaders to keep places of worship free from political campaigning as stipulated under the 2004 law on regional administrations.

Election officials have confirmed that none of the six candidates contesting the July 11 election won and that the two top finishers, Surakarta Mayor Joko “Jokowi” Widodo and incumbent Jakarta Governor Fauzi Bowo, will face each other in a runoff election on Sept. 20.

Ramdansyah said his office had also sent letters containing the same appeals to both Jokowi and Fauzi’s campaign teams.

Panwaslu Jakarta has yet to receive any reports of alleged smear campaigns against the candidates or of candidates campaigning in mosques or churches.

The Jokowi camp, however, has filed a report with the Jakarta Police, claiming that there had been an effort to smear Jokowi and his running mate Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama. The campaign team said it had come across pamphlets and had read messages on Facebook, Twitter and BlackBerry Messenger that denigrated Ahok’s Chinese heritage and Christian faith.

Political analysts have said that ethnic and religious prejudice was still quite strong in the capital. More than 35.5 percent of the 10.1 million people in the capital are Javanese, as is Jokowi, while 27.65 percent are Betawi, or native Jakartan, as are Fauzi and his running mate Nachrowi Ramli. The city’s other major ethnic groups are Sundanese, accounting for 15.27 percent; Chinese, at 5.53 percent; Batak, at 3.61 percent and Minangkabau, at 3.18 percent.

Muslims make up 85 percent of the city’s population, followed by Christians at 10.7 percent, Buddhists at 3.3 percent, and Hindus at 0.2 percent. Fauzi, Nachrowi and Jokowi are all Muslims.

Titi Anggraini, executive director for the Association for Elections and Democracy (Perludem), said that election organizers and the public should be aware of prejudice in negative campaigning.

“It is actually quite surprising that anyone would use SARA in campaigns, considering that Jakarta’s population are for the most part well-educated.”

source: The Jakarta Post

Panwaslu DKI Gandeng FKUB Halau Isu SARA

Sindonews.com – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta menggandeng Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk mengantisipasi penggunaan isu Suku Adat Ras dan Agama (SARA) sebagai kampanye hitam dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta putaran kedua.

Ketua Panwaslu DKI Jakarta Ramdansyah mengatakan, upaya Panwaslu DKI Jakarta menggandeng FKUB adalah salah satu cara untuk mengantisipasi isu SARA yang muncul pada Pilgub DKI Jakarta putaran pertama 11 Juli 2012 lalu, tidak lagi beredar di putaran kedua.

“Pada putaran kedua, gejala isu SARA perlu dicegah agar tidak semakin mencuat. Peranan pemuka-pemuka agama ini adalah untuk menyosialisasikan imbauan. Inilah yang sangat kami butuhkan,” katanya dalam acara diskusi ‘Stop SARA antar dua cagub putaran kedua’ di Jakarta, Sabtu (28/7/2012).

Dia mengungkapkan, pihaknya juga sangat membutuhkan peran serta masyarakat untuk memperkuat kampanye penghentian penggunaan isu SARA pada putaran kedua Pilgub DKI Jakarta nanti. “Perlu dibangun kesadaran, bahwa eksklusifme beragama tidak pernah kita perdebatkan. Tapi ketika di bawa ke ranah publik, itu dapat menjadi ancaman hukuman,” ungkapnya.

Dalam diskusi yang dihadiri calon wakil gubernur DKI Jakarta Nachrowi Ramli itu, beberapa organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan juga menyatakan kesiapannya untuk menghalau penggunaan isu SARA sebagai salah satu materi kampanye.

sumber: SindoNews

FKUB: Jangan Terpancing Isu SARA Pilkada DKI Jakarta

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Forum Kerukunan Umat Beragama (fKUB) melihat, jelang pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta pada putaran kedua banyak sekali isu SARA yang mencuat sehingga mengancam kerukunan antarumat beragama.

“Hari-hari tidak pernah tanpa SMS dari berbagai pihak yang isinya black campign atau negative campign,” kata Ketua FKUB, Syafi’i Mufid saat berpidato dalam acara Silaturahim dan Buka Puasa Bersama antara Panwaslu DKI, Pasangan Calon dan FKUB di Kantor Panwaslu, Jakarta Pusat, Sabtu (28/7/2012).

Menurut Syafi’i, perbuatan yang mencerminkan negative campign dan black campign, seperti mempermainkan isu SARA adalah perbuatan yang tidak gentle atau jantan. Apalagi, lanjut Syafi’i, isu SARA ini sangat berbahaya jika masuk ke anak muda.

“Konflik antar budaya dan agama itu awal dari membangun prasangka yang negatif ini,” kata Syafi’i.

Untuk itu, Syafi’i mengimbau kepada para pasangan calon untuk tidak mengusung isu berbau SARA dalam kampanye dan masyarakat sebaiknya tidak perlu terpancing dengan isu SARA ini.

“FKUB ajak mari kita semua untuk berikan jawaban tidak kepada black dan negative campign secara jujur sehingga rakyat jadi tenang dan bahagia,” ujar Syafi’i.

sumber: TribunNews

Di Depan FKUB, Nono Sampono Sorot Konflik Tempat Ibadah

RMOL. Bakal calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Letjen Marinir (Purn) Nono Sampono, berjanji akan merangkul ormas-ormas keagamaan dan alim ulama sebagai rekan sejajar membangun DKI Jakarta.

“Masalah tempat ibadah itu menjadi pekerjaan rumah. Harus menjadi masalah bersama, jangan menjadi persoalan satu kelompok saja,” tutur Nono usai penyampaian visi dan misi pasangan Alex-Nono, di depan Forum Kerukunan Umat Beragama, di Kantor FKUB, Jakarta Pusat, Kamis (26/4).

Nono menerangkan, dirinya mendapat giliran dari FKUB untuk memaparkan visi-misi tiga tahun membangun Jakarta. Soal persoalan umat beragama di Jakarta, satu pembahasan yang dipaparkan terutama konflik rumah ibadah dan pemahaman beragama. Salah satu pemecahannya, merangkul FKUB untuk dijadikan mitra kerja.

“Dengan kondisi heterogen di Jakarta, banyak nilai-nilai yang dibangun tanpa mengenal lelah. Forum ini bekerja ini tidak akan berhenti, saya memandang lembaga ini penting. Jadi menyelesaikan masalah jangan seperti pemadam kebakaran, persoalan harus diantisipasi jauh-jauh,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum FKUB Ahmad Syafei Mufid menyatakan, apa yang disampaikan Nono merupakan bangun rancang membangun masyarakat Jakarta yang religius. FKUB dirancang sebagai pusat relijius yang bisa menjadi tempat berkumpul semua umat beragama. Dia tegaskan, pihaknya bakal mendukung kinerja siapapun yang menjadi gubernur untuk kepentingan masyarakat.

“Kita tidak boleh memposisikan dukung mendukung. Kita ini hanya menampung aspirasi umat terhadap calan gubernur dan wakil gubernur,” tegas dia.[ald]

sumber: RMOL

Peran dan Fungsi FKUB Belum Maksimal

Jurnas.com | TIDAK maksimalnya peran dan fungsi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dinilai turut memicu munculnya aksi penolakan pembagunan rumah ibadah khususnya gereja di sejumlah wilayah di tanah air.
“FKUB instrumen terpenting dalam hal pendirian rumah ibadah seperti gereja tapi tidak semua FKUB berfungsi sesuai yang diharapkan,” ujar Direktur Program Studi Agama dan Lintas Budaya Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada (UGM) Zainal Abidin Bagir menyoal Problematika Pendirian Gereja di Kantor Persekutuan Gereja Indonesia (PGI), Jakarta, Selasa (26/4).

Menurut Zainal, tak sedikit FKUB yang justru menimbulkan masalah dalam hal permasalahan pendirian gereja. Meski tambah Zainal banyak pula FKUB yang berfungsi maksimal sesuai peran dan fungsi serta berkontribusi positif dalam menuntaskan polemik pendirian gereja.

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) DKI Jakarta Ahmad Syafii Mufid mengakui adanya FKUB yang tidak maksimal dalam menjalankan fungsi dan peranya.

“FKUB produk forum majelis agama tapi apa yang diharapkan tak selalu sesuai karena ada tokoh yang tak paham manajemen dan resolusi konflik,” katanya.

Namun jelas Mufid, hal itu tidak terjadi dalam tubuh FKUB DKI Jakarta. Menurutnya anggota FKUB DKI Jakarta telah memahami menangani setiap perbedaan diantaranya dengan pendidikan dan dialog-dialog multikultural.

sumber: Jurnas.Com

Kongres FKUB III, Dari Hangat Hingga Menyejukkan

Jakarta (Pinmas) – Kongres Nasional Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) III yang berlangsung di Hotel Twin Plaza, Jakarta, mulai 21-23 Nopember, telah berakhir dan masing-masing peserta telah saling bertukar informasi dan pengalaman sesama rekan mereka dari berbagai daerah.

Kongres itu sendiri dibuka Menko Kesra Agung Laksono disertai harapan kongres dapat menghasilkan program kerja guna menciptakan kerukunan dan pemberdayaan umat, khususnya peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi.

Kerukunan diharapkan menjadi semangat dalam memperkokoh kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kata Agung.

Selama kongres berlangsung, mencuat suasana “hangat”, terkait dengan diskusi-diskusi pembangunan rumah ibadah. Memang, seperti dikemukan Sekjen Kementerian Agama, Bahrul hayat, jika sudah menyangkut hubungan antar insan – apalagi pembangunan rumah ibadah – muncul rasa prihatin karena kemajemukan seolah tak dapat diterima.

Isu pembangunan rumah ibadah, memang sudah terasa sejak awal pembukaan kongres. Kepada pers, Menag Suryadharma Ali dalam konferensi pers menyatakan, pembangunan rumah ibadah dan agama memiliki wilayah masing-masing dan harus dilihat secara proporsional, karena jika dicampuradukan dengan kepentingan lain tidak menguntungkan bagi kerukunan umat beragama.

Antara izin mendirikan bangunan dan agama harus dilihat secara proporsional, meletakan persoalan pada wilayahnya masing-masing karena kewenangan izin mendirikan bangunan rumah ibadah ada pada Pemerintah Kota/Bupati sementara persoalan agama tak perlu diinternasionalisasi, kata Suryadharma Ali, Senin malam.

Pernyataan Menag Suryadharma Ali sekaligus menjawab pertanyaan wartawan tentang sengketa tempat ibadah Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin Bogor, Jawa Barat berkaitan izin dari Walikota Bogor yang hingga kini seperti tak kunjung selesai. Walikota Bogor masih tegas memberlakukan penyegelan bangunan GKI Yasmin. Sementara jemaat tetap bersikeras menuntut haknya untuk beribadah di bangunan gereja miliknya. Kasus ini juga telah menarik perhatian masyarakat lintas agama hingga perwakilan dewan gereja internasional.

Jika melihat kasus itu, ia berharap umat beragama harus membedakan izin mendirikan rumah ibadah dan agama. Pihaknya sendiri berharap persoalan ini dapat diselesaikan dengan mengedepankan dialog, disertai semangat kerukunan.

Menurut Bahrul Hayat, perbedaan dan kemajemukan adalah suatu keadaan yang harus dapat diterima. Ketika seseorang berada di kampung, yang bersangkutan tak begitu merasa sulit berkomunikasi karena banyak memiliki kesamaan. Tetapi, tatkala orang bersangkutan berada di tengah kota dan berbeda suasana, tentu perbedaan yang ada tak dapat ditolak dan harus diterima.

Perbedaan adalah suatu keadaan, kapan dan dimana pun akan dijumpai. Karena itu, ia berharap, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) secara sistematis meningkatkan koordinasi, konsolidasi organisasi guna pemberdayaan forum.

Selain itu, FKUB harus terus meningkatkan optimalisasi tugas fungsi sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) No 8 dan No 9 Tahun 2006 tahun 2006 Tentang Kerukunan dan Keharmonisan Antar Umat Beragama.

Berbagai pihak terkait Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah agar bersatu padu mendukung kinerja FKUB melalui peningkatan kerjasama dan koordinasi, kata Bahrul Hayat dalam penutupan Kongres Nasional FKUB III di Jakarta, Rabu siang.

Tujuan dan sasaran Kongres yang diselenggarakan sejak 21 – 23 Nopember adalah (1) membangun komunikasi nasional antar FKUB seluruh Indonesia dan antar FKUB dengan pemerintah; (2) menindaklanjuti sejumlah rumusan yang telah dihasilkan dalam Kongres Nasional FKUB I dan II FKUB sebagai legitimasi tertinggi atas keputusan-keputusan penting menyangkut kebijakan FKUB secara nasional.

Tujuan lain (3) membuka ruang dialog dan saling bertukar pengalaman dalam rangka menemukan kendala dan langkah-langkah strategis guna optimalisasi kinerja FKUB; dan (4) menemukan landasan penyelesaian dalam berbagai persoalan yang bersifat kasuistik dalam rangka mengoptimalkan peran dan fungsi FKUB.

Momentum kongres adalah untuk merefleksikan kehidupan keagamaan, kerukunan, hubungan antar umat beragama, meletakkan dasar-dasar moral dan etik secara lebih luas lagi, dan memastikan bahwa urusan moral dan kerukunan bukan hanya melekat pada ruang lingkup keagamaan tetapi hendaknya mampu memberikan spirit, kekuatan, inspirasi pada ranah-ranah lain dalam tataran dan porsi yang tepat.

Semua agama, ia melanjutkan, memiliki esensi spirit moral dan ajaran kerukunan yang luhur. Alangkah fungsionalnya spirit tersebut jika mampu masuk dalam dimensi yang lebih luas sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara baik dalam Politik dan Hukum; Pendidikan dan Kebudayaan; serta Ekonomi dapat terjiwai oleh nilai-nilai tersebut.

Kiat sederhana

Sesungguhnya, kesulitan pembangunan rumah ibadah bukan hanya dialami bagi agama minoritas atau mayoritas di tanah air. Namun karena persoalannya mampu dieliminir, persoalannya tak membesar. Apa lagi diinternasionalisasi, dengan cara intimidasi sehingga menimbulkan “luka” di salah satu pihak.

Menurut Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Tarakan, Kalimantan Timur KH Zainudin Dalila yang juga Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota setempat, mengatakan, membina kerukunan umat beragama harus dilakukan sepenuh tenaga dan disertai keikhlasan tinggi. Jika hal itu mampu dilaksanakan, tentu pembangunan rumah ibadah akan cepat ditemui solusinya.

Bagi Zainuddin, yang bermukim di kota dengan segala kemajemukan: bahasa, etnis dan agama, sesunggunya merupakan modal. Tarakan kini menjadi kota besar lantaran dibangun dengan landasan kebersamaan.

Memang diakui ada “riak”, tetapi jika pengurus FKUB mampu bekerja optimal disertai rasa ikhlas, tentu segala persoalan cepat selesai. Proaktif dan mau menjemput “bola” jika ada persoalan keagamaan. Bahkan diluar itu, FKUB bisa diharapkan perannya.

Ia menyontohkan beberapa kiat sederhana dalam mengatasi berbagai isu, seperti kristenisasi di rumah sakit di kota Tarakan. Padahal isu itu cuma isapan jempol belaka. Yang ada, dari kalangan rohaniawan Kristen mendatangi rumah sakit untuk membacakan doa kepada pasien di rumah sakit tersebut.

Untuk mengatasi itu, ia pun mengajak umat lain: Islam, Buddha, Hindu mendatangi rumah sakit. Mengajak rohaniawan lain untuk ikut membacakan doa bagi pasien. Pasien Islam dibacakan doa oleh ustadz, pasien Buddha diminta agar dibacakan parita atau doa yang sepaham.

Dengan cara itu, isi keagamaan cepat dihalau dan umat pun segera tenang, katanya.

Di Tarakan, katanya, jika dilihat kerawanan dengan isu keagamaan cukup tinggi. Tetapi dengan sikap proaktif dari pemuka agama dan tokoh masyarakat, hal itu segera cepat selesai.

Jika ingin hidup tentram, perbanyak dialog. Sering bertemu dan berjalan bersama. Bila perlu, jika dalam sautu kegiatan, tidur bersama. Bila hal itu dapat dilaksanakan, rasa sakit hati dapat diobati.

Isu kesukuan pun bisa dilakukan dengan pendekatan melalui FKUB. Misalnya, di sana ada etnis lokal namun memiliki pendidikan baik. Bisa saja etnis dari Sulawesi Selatan, yang punya usaha maju, merekrut tenaga lokal. Dengan cara demikian kesenjangan sosial dapat diatasi. Sekaligus pula sebagai upaya pembauran antaretnis.

Realitas kerukunan agama di kawasan ini patut dijadikan contoh. Hal ini bisa dilihat dari setiap usulan pembangunan rumah ibadah dari kementerian agama setempat harus mendapat persetujuan pengurus FKUB.”FKUB punya peran menentukan jadi tidaknya rumah ibadah itu dibangun. Kita punya gigi,” kata Ketua MUI, Zainuddin.

Kawasan kota Tarakan tergolong panas. Tapi, jika ada ketegasan dan kesejukan bagi umat, para tokoh umat akan menjadi panutan, kata Arifin, tokoh masyarakat Bugis yang juga pengusaha di kota tersebut. (ant/Es/kemenag.go.id)

sumber: Islamic Center

FKUB Jakarta Tolak Pencabutan UU Penodaan Agama

JAKARTA-–Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) DKI Jakarta meminta majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sejumlah pihak untuk mencabut UU No 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama. Alasannya, UU tersebut dinilai sesuai dan tak bertentangan dengan UUD 1945. FKUB beranggotakan organisasi lintas agama. Sikap ini didasarkan keputusan rapat FKUB DKI Jakarta pada 9 Maret lalu.

“FKUB DKI Jakarta memohon kepada MK agar permohonan pengujian materi ditolak,’’ kata Ketua FKUB DKI Jakarta, Ahmad Syafi’i Mufid, dalam sidang uji materi di Gedung MK, Jumat, (12/3).

Menurut Mufid, Indonesia merupakan negara dengan masyarakat berlatar belakang beragam. Mereka memiliki hak asasi manusia termasuk hak kebebasan beragama dan menjalankan ibadah yang diyakini.

“UU No 1/PNPS/1965 untuk membatasi kebebasan orang-orang yang melakukan penyalahgunaan atau penodaan agama adalah sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945,’’ katanya.

Meski demikian, Mufid menyebutkan, bila memang MK mengabulkan permohonan pencabutan UU PPA, FKUB DKI Jakarta meminta pemerintah segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti UU. Aturan tersebut berisi aturan lebih rinci untuk mencegah masyarakat agar tak salah paham yang berujung pada tindakan anarkis. Bila MK menolak permohonan pencabutan, FKUB meminta pemerintah bersikap tegas atas pihak yang menyalahgunakan UU PPA untuk kepentingan tertentu.

Dengan demikian, kerukunan umat beragama di Indonesia bisa terjaga. Pernyataan sikap FKUB DKI Jakarta yang dibaca dalam sidang uji materi ditandatangi oleh perwakilan sejumlah organisasi keagamaan. Di antaranya adalah beberapa pimpinan ormas Islam, Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin), dan Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi).

sumber: Republika

Komandan Kodim 0503/JB Terima Audensi FKUB Jakarta Barat

JAKARTA – Komandan Komando Distrik Militer 0503/Jakarta Barat Korem 052/Wijayakrama Kodam Jaya Letnan Kolonel Kav Eko Susetyo menerima kunjungan Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) wilayah Jakarta Barat bertempat di ruang data Markas Kodim 0503/Jakarta Barat, Jalan S Parman No 3 Jakarta Barat, Rabu (10/2/2010).

Rombongan dari Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) Jakarta Barat berjumlah sembilan orang yang dipimpin oleh Ketua FKUB Jakarta Barat KH Juhri Yacub. Adapun tujuan dari kunjungan tersebut ke Kodim 0503/Jakarta Barat adalah dalam rangka menjalin dan mempererat hubungan silaturahmi, membangun komunikasi dan kerjasama yang lebih baik dengan Kodim 0503/JB karena tugas dan tanggung jawab FKUB dengan Kodim sama-sama untuk menciptakan situasi Jakarta Barat yang kondusif, khususnya FKUB bertugas untuk mencegah terjadinya konflik antar umat bergama juga mengadakan audensi di hadapan Komandan Kodim 0503/Jakarta Barat.

Disampaikan juga oleh Ketua FKUB menyadari bahwa selama ini tidak berdaya dalam mengatasi pertikaian antar agama karena disebabkan oleh terbatasnya anggota FKUB. Untuk itu FKUB berharap agar ke depan bisa menjalin kerjasama dengan Kodim sehingga peran Babinsa di wilayah dapat membantu sepenuhnya tugas-tugas FKUB. Selain itu, FKUB juga berharap kepada Kodim 0503/JB agar dalam pelaksanaan tugas Kodim 0503/JB yang selalu terlibat dengan pola kehidupan masyarakat, melibatkan FKUB sehingga pada pelaksanaannya akan dapat saling menopang dan mendukung.

Sementara itu, Komandan Kodim 0503/Jakarta Barat atas kunjungan dan audensinya Ketua FKUB menyampaikan bahwa mengucapkan terima kasih kepada rombongan FKUB Jakarta Barat atas kesediaannya bersilaturahmi ke Makodim 0503/JB dan menyambut baik saran, masukan maupun usulan dari FKUB tentang kesediaannya menawarkan diri untuk ikut dilibatkan dalam pelaksanaan tugas Kodim sebagai pembina teritorial di wilayah Jakarta Barat.

Kami menyadari bahwa dalam rangka menciptakan situasi dan kondisi atau ketahanan wilayah di Jakarta Barat bukan hanya sebagai tugas pokok Kodim tetapi harus melibatkan komponen masyarakat lain dan salah satunya adalah FKUB guna menciptakan suatu ketahanan wilayah yang mantap.

Autentikasi:
Letkol Inf Drs Ruminta
Kapendam Jaya

sumber: OkeZone

1 16 17 18