JAKARTA, KOMPAS.com —Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) diminta lebih berperan dalam menciptakan kerukunan masyarakat di daerah masing-masing. Peran FKUB dinilai sangat penting untuk mencegah konflik antarumat beragama maupun intra-agama.
Hal itu terungkap dalam diskusi Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantapan Harmonisasi yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Polhukam, di Jakarta, Selasa (17/9/2013).
“FKUB diharapkan mampu menjadi fasilitator dan membina masyarakat. FKUB perlu melakukan langkah preventif terhadap masalah. Jangan sampai seperti pemadam kebakaran,” kata Sesmenko Polhukam Langgeng Sulistiyono, seperti disampaikan Plt Deputi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam Arif Moekiat.
Langgeng juga berharap agar FKUB juga menyentuh sampai tingkat bawah. Pasalnya, meski sudah ada sejak 2006, masih banyak masyarakat yang belum mengerti tugas dan fungsi FKUB. Publik masih ada yang menganggap FKUB bentukan pemerintah.
Peneliti Balitbang Kementerian Agama Ahmad Syafi’i Mufid menambahkan, konflik berlatar belakang agama di berbagai daerah bisa terjadi salah satunya lantaran kurangnya peran FKUB. Ia memberi contoh, konflik di Sampang, Madura.
Ahmad lalu bercerita bagaimana peran FKUB di Jakarta. Menurut Ketua FKUB Jakarta itu, pertemuan antarpemuka agama rutin digelar dua kali selama sepekan untuk membahas masalah intoleransi di Jakarta. Tak ada dana dari pemerintah. Semua kegiatan, kata dia, dibiayai oleh majelis agama.
Begitu terjadi konflik, tambah Ahmad, FKUB bergerak. Hal ini juga dilakukan ketika kampanye berbau SARA saat Pilgub Jakarta tahun 2012.
“FKUB harus menyadarkan perbedaan. Orang tidak mungkin hidup tanpa perbedaan,” kata dia.
sumber: Kompas